Roby menegaskan inovasi daerahnya sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, tepatnya poin 6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dokumen dasar menjadi poin krusial untuk sebuah masyarakat keluar dari zona kemiskinan.

Dari sisi teknis, Kepala Dinas Dukcapil Kab. Bintan, Rusli, mengisahkan saat jajarannya menjalankan inovasi ini. Tak jarang jadwal ke pulau tertentu harus ditunda karena badai yang datang tiba-tiba.

Ketika jajarannya menjalankan pelayanan di desa dan pulau-pulau terpencil, tak ada batasan jam pelayanan.

“Bahkan kita sampai jam 3 pagi. Batasnya ya tidak ada, pelayanan kami selesai saat seluruh masyarakat di desa itu sudah punya KTP,” ujar Rusli.

Rusli menjabarkan, target utama inovasi ini adalah masyarakat pesisir, pelajar, warga binaan di lapas, hingga kaum rentan, bahkan orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ. KTP langsung bisa dicetak ditempat, tanpa harus menunggu berhari-hari.

“Kita langsung jemput bola, membawa peralatan yang cukup lengkap sehingga kita bisa langsung eksekusi di tempat,” tegas Rusli.

Untuk optimalisasi inovasi ini, Dinas Dukcapil Bintan bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain dengan rumah sakit, puskesmas, BPJS, dan dengan pihak lapas.

Sebagai contoh di RSUD Kab. Bintan, bayi yang lahir di sini langsung mendapat empat dokumen: Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga terbaru, dan BPJS Kesehatan.

Begitu pun bayi yang lahir di puskesmas. Seluruh puskesmas di Bintan, termasuk di pulau, diizinkan mencetak Akta Kelahiran. Hanya saja, puskesmas belum bisa menerbitkan KIA.

Inovasi Serving the Villager meningkatkan persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kab. Bintan. Atas prestasi itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan penghargaan Outstanding Public Service Innovations Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025.

YouTube player