“Kadin akan menjadi fasilitator antara kementerian dan APBMI untuk mencari solusi terbaik. APBMI sebagai organisasi di bawah Kadin Indonesia tentu akan kami perjuangkan, jangan sampai ada aturan yang dikeluarkan justru melanggar hukum,” ujar AYP, Rabu (25/02/2026)

APBMI meminta agar ketentuan terkait SPK TKBM dievaluasi sehingga kebijakan STS Transfer tetap berjalan, namun tidak menambah biaya baru dan tidak menghambat kelancaran logistik nasional.