Makassar, Rakyat News – Hiruk pikuk pilkada serentak 2018 di Indonesia sesungguhnya masih mencerminkan proses politik yang bersifat formalistik. Artinya proses yang ada hanya semata-mata dilaksanakan sebagai bentuk pesta demokrasi yang bersifat serimonial, ketimbang mengedepankan esensi proses elektoral yang objektif dan mampu mengapresiasi pluralisme. Berdasarkan The Economist Intelligence Unit, salah satu sayap lembaga think thank media The Economist Amerika Serikat merilis tentang Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017 pada 30 Januari 2018, bahwa Indonesia menjadi kategori negara dengan pemerintahan demokrasi yang cacat. Bagaimana tidak, Indonesia menempati peringkat ke-68, yang sebelumnya berada pada peringkat ke-48.

Merosotnya Indeks Demokrasi tersebut tidak terlepas dari kontribusi penilaian keberlangsungan demokrasi pada setiap provinsi di Indonesia. Sulawesi Selatan (Sulsel) salah satu provinsi yang turut memberi sumbangan yang besar sebagai akibat merosotnya demokrasi di Indonesia. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 14 September 2017 yang lalu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 mencapai angka 70,09 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan 2,73 poin dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya. Capaian IDI tahun 2016 berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60). Indeks Demokrasi Sulsel mencapai angka 68,53 yang dinilai sedang tapi tergolong buruk karena berada pada peringkat 26 nasional dari 34 provinsi.

Bahkan Sulsel tidak termasuk provinsi yang dilirik sebagai wilayah yang patut menjadi contoh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Pada peluncuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016, hanya terdapat 10 provinsi yang dianggap berhasil mewujudkan demokrasi dalam bidang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dan mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri 5 Desember 2017 lalu. Provinsi yang memperoleh penghargaan dalam empat kategori. Pertama, penghargaan diberikan kepada tiga daerah dengan kategori kebebasan sipil tertinggi, yakni Sulawesi Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian, satu daerah yang meraih penghargaan untuk kategori lembaga demokrasi terbaik yakni Provinsi Bengkulu. Dan dua provinsi yang memperoleh penghargaan dalam kategori indeks demokrasi di atas 10 poin, yakni Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Terdapat empat daerah yang meraih penghargaan untuk capaian indeks demokrasi tertinggi di tingkat nasional yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan.