Dijelaskan lebih jauh, pastinya publik dan pemerhati serta Aktivis Anti Korupsi akan menilai visi dan misi serta program Para Calon dalam upayanya untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan layanan publik yang dapat mencegah terjadinya korupsi secara optimal. Khususnya yang berkaitan dengan kewenangannya.

“Misalnya sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perencanaan anggaran APBD, sistem perizinan, dan bantuan sosial,” tandasnya.