Inspektorat Mestinya Transparan Dalam Pengusulan Pimpinan Media Ini

Luwu Utara, Rakyat News – Inspektorat Kabupaten Luwu Utara yang berjuluk Bumi Lamaranginang, dinilai tidak transparan kepada publik mengenai hasil audit penyelenggarahan pemerintahan.

” Selama ini Inspektorat tertutup mengenai temuan dilapangan menyangkut penyelenggarahan pemerintahan,” tegas Direktur Pimpinan Masambanews.com Amordi kepada Wartawan di Masamba ibukota Kabupaten Luwu Utara, 16/5/2018.

Menurutnya, selama ini masyarakat tidak mengetahui apa saja penyelenggarahan pemerintahan yang sudah diaudit, karena tidak adanya transparansi dari Inspektorat. Padahal masyarakat juga perlu tahu apa yang terjadi, terutama aset-aset negara yang ada dipemerintahan.

“Kemungkinan ada aset-aset negqra yang disalahgunakan oknum-oknum tertentu yang ditemukan Inspektorat, tetapi tidak dipublikasikan ke masyarakat,” ujarnya.

Amordi mengatakan, aset negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan bila disalahgunakan jelas menyalahi aturan yang ada sehingga menjadi tugas Inspektorat untuk mengawasi penggunaannya.

” Bila menemukan penyalahgunaan harus dilaporkan dan publik juga punya hak untuk mengetahuinya, sehingga Inspektorat harus transparan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Luwu Utara Asir Suaib melalui PPID Inspektorat mengatakan, tugas utama Inspektorat adalah melakukan pengawasan internal menyangkut pembinaan dan pengawasan penyelenggarahan pemerintahan, yang meliputi aspek keuangan, pembangunan dan aparatur pemerintahan. Hasil audit dan temuan dilapangan dilapirkan langsung ke Bupati. Kemudian Bupati membentuk Tim tindak lanjut temuan tersebut, seraya menambahkan kami inspektorat hanya sebatas pembinaan bukan eksekutor.

” Hasilp pemeriksaan dan audit Inspektorat bukan untuk konsumsi publik, tetapu internal pemerintah, karena kami langsung melaporkannya ke Bupati,” jelas Sekretaris Inspektorat atau PPID.

Dia menyatakan Inspektorat berbeda dengan lembaga auditor lainnya, seperti dia memberi contoh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dan BPKP.

“Kalau BPK laporannya langsung ditujukan ke DPR. Bila laporan sudah di DPR, maka itu konsumsi publik, tetapi Inspektorat adalah auditor intern,” ucapnya.