MASAMBA – Dana tunggu hunian (DTH) untuk korban banjir bandang di Luwu Utara semuanya telah disalurkan langsung ke masing masing rekening penerima bantuan dari BNPB itu, setiap korban banjir bandang di Luwu Utara yang dinyatakan layak mendapatkan DTH menerima Rp500 ribu perbulan selama tujuh bulan.

Kepala Pelaksana BPBD, Muslim Muchtar menjelaskan, DTH yang merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditujukan kepada masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat bahkan hilang akibat bencana alam.

Baca Juga : Indah Harap Muscab Pramuka Luwu Utara Lahirkan Program Inovatif

Khusus di Luwu Utara sendiri, saat banjir bandang yang terjadi Senin malam, 13 Juli 2020 yang lalu juga mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak berat bahkan ada yang tersapu banjir.

“Beberapa hari terakhir ada kelompok masyarakat yang mempertanyakan soal bantuan DTH, saya tegaskan jika DTH semuanya sudah tersalurkan langsung ke rekening penerima nilainya Rp500 ribu rupiah,” tegas Muslim Muchtar, Senin (06/12/2021)

Muslim menambahkan, penyaluran DTH dilakukan selama tujuh bulan berturut turut, dimulai pada bulan Agustus 2020 sampai bulan Februari 2021.

“Bulan pertama (Agustus.red) itu kita salurkan menggunakan dana APBD lalu enam bulan berikutnya yakni September 2020 sampai Februari 2021 itu menggunakan dana dari BNPB,” beber Muslim.

Muslim juga menyampaikan, jika ada masyarakat yang merasa dirinya layak menerima DTH namun hingga saat ini belum mendapatkan bantuan tersebut, bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Desa/Lurah sampai Kecamatan dengan membawa dokumen kependudukan untuk dilakuklan verifikasi.

“Perlu juga saya sampaikan, saat itu Luwu Utara termasuk daerah yang beruntung, karena mendapat alokasi bantuan DTH dari BNPB selama enam bulan, biasanya daerah lain hanya tiga bulan saja. Kalau ada merasa berhak menerima dan belum menerima, silahkan datang klarifikasi ke pemerintah setempat secara berjenjang dan membawa dokumen kependudukan yang sudah di verifikasi oleh BNPB dan APIP. Jika hasil verifikasi pemerintah setempat menunjukkan bersangkutan layak menerima DTH, kita akan mediasikan,” sambung Muslim Muchtar.