Wabup Bantaeng Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari OTDA

Bantaeng, Rakyat News –  Sebagai momentum untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan Otonomi Daerah pada masing-masing daerah otonom, hari ini digelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXI Tahun 2017 yang dipusatkan di Lapangan Pantai Seruni Bantaeng, Selasa (25/04/2017).

Wakil Bupati Bantaeng selaku Inspektur Upacara saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, memyampaikan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai, seraya mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Disampaikan bahwa Hari Otonomi Daerah ke-XXI Tahun 2017 mengusung tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government”. Tema ini memiliki empat makna pokok, yakni
Pertama, pelaksanaan Otonomi Daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Kedua, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik, harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau electronic-government, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat dan tepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah.

Ketiga, ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis electronic-government, membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari seriap aparatur Pemerintah Daerah dan keempat, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis electronic-government, akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan aparatur pemerintah daeeah yang bersih.

Disebutkan pula bahwa saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang mengembangkan “Program Smart City” atau “Kota Pintar”, untuk mendorong setiap Pemerintah Daerah agar mengembangkan electronic-government dalam penyediaan pelayanan publik. Selain itu dikembangkan pula “Program City Branding” atau “Pencitraan Kota” untuk mendorong setiap Pemda Kota memprioritaskan program pembangunan pada sektor tertentu sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat yang berbasis electronic-government.

“Program-program tersebut merupakan bentuk fasilitasi Pemerintah Pusat untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik”, jelasnya.