“Penguasaan tanah di Kota Makassar harus ada kepastian hukum. BPN dan kepolisian harus bisa bertindak tegas dengan menindak dan menertibkan sertifikat palsu yang beredar,” urai Hasrul.

Baca Juga: Pemkab Selayar dan BPN Jalin Kerja Sama Data Pertanahan

Hal yang pasti menurut Hasrul, KNPI sebagai representasi pemuda di Kota Makassar, mendukung penuh langkah kepolisian, kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional dalam menegakkan aturan, termasuk dalam memberantas kejahatan mafia tanah yang banyak merugikan masyarakat dan negara. “Ini sikap kami,” pungkas Hasrul Kaharuddin.