Dibuka Presiden RI Joko Widodo, Husler bersama Forkopimda Hadiri Rakornas di Bogor

Makassar, Rakyat News – Bupati Luwu Timur H. M. Thoriq Husler dan sejumlah kepala daerah dan Forkopimda lainnya memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan forkopimda di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Rakornas yang dibuka Presiden RI Joko Widodo dalam rangka mensinergikan dan mensinkronisasikan visi-misi dan rencana pembangunan 5 tahun ke depan, dari pusat disesuaikan di daerah.

Saat memberikan sambutan, Presiden RI Joko Widodo menyebut bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan terlengkap yang dihadiri unsur pemerintah baik pusat maupun daerah. Presiden berharap agar pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi dengan baik demi menyukseskan agenda besar bangsa Indonesia.

Menurut Presiden, peran Forkopimda sangat penting dalam menjaga stabilitas di daerah. Selain itu, hubungan antar lembaga di daerah sangat mempengaruhi keharmonisan di daerah.

” Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah. Juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita Indonesia ini tidaklah mudah, beda dengan negara-negara lain,” kata Presiden.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa rakornas ini dihadiri oleh 2.693 peserta yang terdiri atas kepala daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, dan TNI.

Acara ini mengambil tema Sinergi Pelaksanaan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju.

“Lima program prioritas yang dimaksud yakni Pertama mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) menyangkut kesehatan dan pendidikan, kedua mengenai pembangunan infrastruktur, ketiga penyegaran regulasi, keempat reformasi birokrasi dan kelima transformasi ekonomi” Kata Tito Karnavian menjelaskan

Dalam rakornas tersebut, Wapres Prof. K.H. Ma’ruf Amin juga turut memberikan arahan bersama 4 (Empat) Menteri Koordinator (Menko), Menteri terkait, unsur pengawas, aparat penegak hukum, dan keamanan nasional.