“Cuma saya Dirut pada saat KPK masuk memeriksa sehingga mau tidak mau yah saya diminta keterangan. Cuma lima menit. Tapi kalau soal kasusnya tidak nyambung, lagian kasus itu setelah diputuskan pengadilan tidak ada kerugian negara. Makanya santai aja jika ada yang soalkan itu,” katanya lagi.

Menurutnya, kondisi dan tantangan PDAM Makassar sekarang berbeda. “Saat saya masuk sebagai Plt Dirut, sekarang ini kondisinya berdasarkan audit BPKP tahun 2018, mengalami penurunan baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun laba menurun, ini berdasarkan audit BPKP. Cakupan pelayanan, tingkat kehilangan air mengalami peningkatan, kemudian labanya ada penurunan,” tambahnya.

Kemudian, keinginan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan keinginan Walikota Makassar sebagai owner, PDAM dituntut bekerja ekstra bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Keinginan Gubernur Sulsel itu baik musim hujan maupun musim kemarau itu 24 jam air harus mengalir. Itu tantangan besar tetapi berkat dukungan pemerintah yang sangat luar biasa, bagi saya, tidak ada yang sulit. Mulai dari ijin pemasangan pipa karena jalur pemasangan pipa ada di akses jalan nasional, jalan provinsi, itu kan butuh dukungan pemerintah pusat,” katanya lagi.

“Sekarang ini saya mencoba meminta kepada mitra swasta kita membantu jaringan pipa distribusi seperti dari Ciputra dan Citraland mudah-mudahan mereka mau membantu, yang anggaran kita butuhkan itu Rp221 miliar untuk dana pasang pipa, jaringan pipa itu diserahkan cuma-cuma,” kuncinya.

Dikatakannya, PDAM Makassar berupaya memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat Makassar pada umumnya yakni pemenuhan air bersih 24 jam baik dimusim hujan maupun di musim kemarau.

Menurut Ahmad Hamza, idealnya produksi air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ialah 5000 liter per detik. Untuk saat ini baru 3200 liter per detik sehingga masih kekurangan 1800 liter per detik.