Dalam melakukan review APBD, kata Dirjen lagi, Kemendagri mewajibkan Pemda melampirkan list 40% anggaran PBJ untuk belanja PDN. Bila tidak ada, maka tidak akan disetujui.

“Kemendagri jufa terus mendorong agar Pemda optimalkan Tim P3DN, dengan menggunakan e-katalog lokal, dan percepatan realisasi komitmen belanja PDN,” tegasnya.

Rakornas Wasi Tahun 2022 tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi, dan dihadiri oleh Menko Marves, Mendagri, dan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju lainya, Kepala BPKP, Kepala BPK, Kepala LKPP, Kepala BPS, Jaksa Agung, Kapolri Kapolda serta para Gubernur, para Bupati dan para Walikota

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan, situasi ketidakpastian akibat pandemi Covis-19 yang melanda dunia ditambah dengan adanya ancaman krisis pangan dan krisis energy serta inflasi yang dialami oleh seluruh negara, maka kita harus menyiapkan diri, karena separuh dari pangan kita berasal dari impor. Kita kita harus benar-benar menyapkan pangan dan mengkalkulasi energy baik untuk kenfdaraan, industri maupun rumah tangga.

“Tetapi Krisis pangan dapat dijadikan peluang dan lahan kesempatan bagi kita karena masih banyak lahan yang produktif. Bila ini tidak ditangani dengan baik, krisis ekonomi dapat berujung pada krisis politik,” ungkap Presiden.

Presiden juga mengemukakan, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih kurang 60 negara yang akan anjlok ekonominya. Oleh sebab itu belanja pemerintah pusat dan daerah harus dikelola dengan baik.

Ditambahkan bahwa, Belanja APBN dan APBD dapat memacu peningkatan perekonomian indonesia.

“Optimalkan Belanja pemerintah dan pemda pada hasil produksi rakyat. Jangan sampai kita memiliki APBN dan APBD yang tinggi, namun untuk membeli produk impor. Walaupun mungkin ada produk impor yang lebih murah dan spesifikasi yang lebih tinggi, namun harus kita harus meningkatkan pembelian produk dalam negeri (PDN) karena memberikan nilai tambah dan lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri,” tegas Presiden.