Teguh juga mengingatkan agar RKPD Tahun 2023 dalam proses penyusunannya mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan kondisi dan potensi daerah, serta aspirasi masyarakat. RKPD menjadi pedoman di dalam penyusunan KUA-PPAS. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menetapkan RKPD tepat waktu.

“Fasilitasi merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan,” paparnya.

Kepala Bappeda, Dr. Ir. Ariadi Noor, M.Si, menyampaikan tema pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 yaitu “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan” selaras dengan Tema RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Ariadi selanjutnya menyampaikan terkait capaian indikator makro Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021 dimana Pertumbuhan Ekonomi menunjukan angka 3,48%, Tingkat kemiskinan sebesar 4,56%, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,95%, Gini Rasio sebesar 0,325 IPM sebesar 71,28.

Ariadi juga menjelaskan sektor potensial dalam peningkatan ekonomi di Kalimantan Selatan didukung oleh sektor industri pertambangan, penggalian, industri pengolahan dan pertanian.

“Fokus Pembangunan Kalimantan Selatan diarahkan pada Kesehatan, Pendidikan dan keterampilan, UMKM, Ketenagakerjaan, investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata, dampak bencana banjir dan Covid-19,” tuturnya.

Prioritas Daerah Kalimantan Selatan yaitu meningkatkan kualitas SDM unggul berdaya saing, optimalisasi sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, meningkatkan tata Kelola pemeritahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara dan sebagai pendukung food estate.