Surabaya – Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi secara resmi membuka Sosialisasi Program Information And Communication Technology/Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT/TIK) Wilayah II di Surabaya, Selasa (21/06). Pada kesempatan ini, Teguh menekankan pentingnya upaya maksimal dan komitmen agar ICT pada Program IPDMIP dapat berjalan mencapai tujuan serta sasaran secara keseluruhan.

“Untuk mencapai hal tersebut, maka kerjasama, koordinasi dan kolaborasi antar seluruh pelaksana, menjadi poin penting mengingat program IPDMIP melibatkan berbagai sektor.” Tambah Teguh yang membuka sosialisasi secara Daring.

Teguh menyampaikan terdapat tiga hal yang diharapkan dalam pencapaian program ICT yaitu optimalisasi potensi pertanian daerah dengan cara mengembangkan inovasi dan berkolaborasi dalam mengakselerasi pembangunan daerah, Penyadaran teknologi sebagai wujud implementasi ICT/TIK serta replikasi pelaksanaan ICT pada daerah-daerah yang bukan pengelola IPDMIP.

Baca Juga : Dirjen Bina Bangda Dukung Penuh Langkah Pengendalian Wabah Penyakit Mulut dan Kuku

Disamping itu, Teguh juga mengatakan perlunya dukungan upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan agribisnis dan pemasaran serta akses informasi pertanian.

“Dengan upaya transformasi digital pertanian ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran program dan memperbesar peluang peningkatan pendapatan petani dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.” Tegas Teguh

Acara Sosialisasi Program ICT di Surabaya ini merupakan sosialisasi yang ke dua, setelah regional I dilaksanakan di Yogkarta pada Rabu (16/08) lalu. Forum ini dihadiri 8 Provinsi dan 19 Kabupaten pengelola IPDMIP secara Hybrid (Online dan Offline).

Sebelumnya, Ditjen Bina Bangda sebagai salah satu National Program Implementation Unit (NPIU) pada Program IPDMIP mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan Replikasi Information and Communication Technology/Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT/TIK) di 16 provinsi dan 41 kabupaten.