MAKASSAR – Rapur (Rapat Paripurna) pelaporan hasil reses ketiga masa sidang ketiga tahun 2020/2021 DPRD Kota Makassar berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD kota Makassar, Jumat, (10/9/2021).

Baca juga : Dewan Minta Pemkot Revisi LKPJ, Wakil Wali Kota Fatma : Jadikan Landasan Perubahan

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kota Makassar Rudianto Lallo, didampingi oleh wakil ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, dan wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, serta beberapa anggota DPRD Makassar lainnya.

Dalam sidang, laporan reses disampaikan langsung oleh masing-masing juru bicara Dapil 1 sampai 5.

Laporan pertama dari Dapil 1 disampaikan oleh anggota DPRD Kota Makassar, Ir.Muchlis A.Misbah (Fraksi NIB), mengungkapkan masalah yang wajib mendapat perhatian Pemerintah Kota untuk diselesaikan di antaranya, penyelesaian pembangunan dan infrastruktur jalan, drainase, bangunan terpadu, RTH, utilitas air bersih, serta posyandu.

“Kami berharap hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan infrastruktur jalan, perbaikan drainase untuk meminimalisir banjir, bangunan terpadu, RTH, utilitas air bersih, dan posyandu pada sejumlah titik yang terlampir dalam laporan ini,” ungkapnya.

Berikut Ray Suryadi Arsyad (Fraksi Demokrat) menyampaikan laporan dari Dapil 2, meminta Pemkot fokus terhadap saran dan masukan kelangkaan air bersih di daerah utara Kota Makassar.

“Sampai masa jabatan saya berakhir, ini akan saya perjuangkan sampai terealisasi, mudah-mudahan ada fokus memperbaiki kebutuhan dasar,” tegasnya.

Pihak selanjutnya, juru bicara dari Dapil 3 Abdul Wahid (F-PPP) memberi apresiasi terhadap pencapaian program Makassar Recovery, serta mengimbau pada pemerintah kota agar menyediakan lapangan pekerjaan untuk korban PHK dan penyaluran bansos dipercepat.

“Saya sangat mengapresiasi program pemerintah kota Makassar, yaitu Makassar Recovery di bawah pimpinan Wali Kota Makassar Danny Pomanto bersama wakilnya, program tersebut efektif dalam menuntaskan Covid-19. Selain itu, Pemkot diharapkan mampu bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi korban PHK, dan mempercepat proses penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat di masa pandemi,” sebutnya.

Sementara itu, Muh.Nasir Rurung (F-PKS) Dapil 4 lebih menekankan pada pemerintah kota untuk bersinergi menyelesaikan masalah yang belum teratasi baik mengenai infrastruktur maupun permasalahan sampah di TPA.

“Kami mengimbau pada pemerintah kota untuk tetap bersinergi menyelesaikan masalah yang belum teratasi baik mengenai pembangunan infrastruktur, maupun TPA kami harap diberi perhatian karena sudah masuk di tanah warga,” tekannya.

Laporan terakhir disampaikan oleh Yeni Rahman (F-PKS) juru bicara Dapil 5, ia berharap pemerintah kota sesegera mungkin melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Ujung Pandang dan meminta agar metode pembelajaran diinovasikan menjadi pembelajaran daring tanpa kuota, serta tidak memberikan kebijakan pendidikan tatap muka yang membuat orang tua lebih berharap namun tidak pernah terealisasi.

“Kami berharap pemerintah kota sesegera mungkin melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Ujung Pandang karena layanan kesehatan yang biasanya digunakan masyarakat tidak bisa digunakan lagi. Selain itu, masalah pendidikan yang menjadi momok pembicaraan masyarakat dilakukan inovasi kurikulum daring tanpa kuota, dan tidak memberi kebijakan pendidikan tatap muka yang membuat orang tua siswa lebih berharap namun tidak pernah direalisasikan,” kata Yeni.