Untuk pembayaran pajak mengalami peningkatan sebesar 36 persen atau naik dari Rp 25,7 miliar menjadi Rp 34,84 miliar. Sementara penerimaan retribusi nontunai (semuanya melalui Qris) sebesar Rp 5.393 persen atau meningkat dari Rp 19,94 juta menjadi Rp 1,1 miliar pada periode yang sama.

“Kami akan fokus ke ekosistem ekonomi. Pada tahun ini layanan Qris akan hadir di 30 pasar tradisional di Sulsel,” katanya.

Sementara Ni Putu Myari mengatakan, transaksi nontunai memudahkan masyarakat dan lebih dipercaya karena transparan.

“Dengan membayar pajak dan retribusi secara nontunai, dapat menciptakan trust di kalangan masyarakat. Ini akan meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah sehingga pemda mempunyai dana yang cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan,” ujarnya.

Radies Kusprihanto menilai sudah banyak masyarakat yang melakukan transaksi nontunai di Sulsel.

“Karenanya Sulsel sudah berada di jalur yang benar. Namun kita berharap pihak terkait memperbanyak literasi untuk lebih memperkenalkan Qris pada masyarakat luas,” pungkasnya.

Dalam paparannya, Yulis Suandi juga mengungkapkan akan membantu pemerintah daerah dengan membuat aplikasi nontunai untuk bertransaksi yang bermuara pada peningkatan PAD.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengakui transaksi nontunai di wilayahnya sudah berjalan dengan baik. Ia menggandeng tiga bank yakni Bank Sulselbar, BNI, dan BRI untuk melayani masyarakat.

“Bank mitra kami menyediakan alat penguat sinyal untuk mendukung suksesnya transaksi nontunai di pasar yang ada di desa,” ucapnya.

Sementara Taufan Pawe yang memfasilitasi Stadion Gelora BJ Habibie sebagai kandang PSM Makassar mengakui mendapatkan PAD yang cukup menggembirakan dari penjualan tiket PSM yang dilakukan secara online.

“Di pasar kami juga sudah banyak yang menyelenggarakan transaksi nontunai. Semuanya serba digital termasuk timbangannya sehingga tidak ada lagi kecurangan,” ungkapnya.