“Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan pelaksanaan rasionalisasi anggaran secara tepat waktu, maka kementrian keuangan akan melakukan penundaan penyaluran DAU TA 2021, dan ada kemungkinan juga akan dilakukan pengurangan transfer DAU sebanyak 25% setiap bulannya apabila Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan tersebut,” ujar Sekda Jeneponto.

Selain itu, di bahas pula hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan tentang laporan keuangan masing-masing perangkat daerah, pembahasan penyelesain piutang pemda kepada pihak ke tiga dan laporan tindak lanjut LHP BPK tahun sebelumnya yang akan berkontribusi terhadap Opini BPK. Semua ini harus kita tuntaskan untuk mendapatkan penilaian BPK yang lebih tinggi, pungkas Syafruddin.

Hadir dalam acara tersebut para Kepala OPD, Kabag, Camat Se-Kabupaten Jeneponto dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. (*)

YouTube player