RAKYAT.NEWS, Makassar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan menilai banjir yang terjadi di Kota Makassar adalah kelalaian pemerintah. Banjir adalah wujud ketidakmampuan dalam pengelolaan kota secara baik.

“Seperti kurangnya daerah resapan air di Kota Makassar. Apakah kita akan selalu menjadi kota yang rapuh menghadapi perubahan iklim seperti ini,” kata Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin kepada Rakyat.News, saat dikonfirmasi, Rabu, 15 Februari 2023.

Amin mengkritisi alasan pemerintah yang selalu berdalih bahwa hujan dengan intensitas tinggi hingga pasang laut jadi penyebab banjir terjadi. Banjir yang terjadi di tahun ini menurutnya, adalah pengulangan di tahun-tahun sebelumnya. Tepatnya sejak, 2019.

Minimnya kawasan resapan air, membuat hujan dalam waktu yang singkat mampu menjadikan Kota Makassar tergenang air. Ditambah saluran air yang buruk dan tidak terhubung satu sama lain menjadikan Makassar kota yang sangat rentan.

“Banjir yang sering terjadi di Kota Makassar juga disebabkan penimbunan wilayah laut untuk proyek properti bisnis dan akan beresiko banjir disaat air pasang meningkat. Yang dimaksud reklamasi untuk melindungi area pesisir itu adalah meninggikan pesisir membuat tanggul-tanggul di pesisir,” tegas Amin.

Menurut Amin alternatif untuk mencari solusi penanganan fenomena banjir supaya tak berulang adalah dengan memoratorium atau menunda izin pembukaan lahan. Lahan yang masih ada atau yang masih tersisa di Kota Makassar harus dijadikan sebagai daerah resapan.

“Walhi minta keberanian dari seorang Danny Pomanto (Wali Kota Makassar) untuk pertahankan daerah resapan yang ada di Kota Makassar,” tantang Amin.

Pemerintah, lanjut Amin, juga harus memobilisasi sumber daya untuk memperbaiki drainase dan memberi sanksi bagi developer yang tidak menghubungkan drainase ke sumber utama pembuangan.