Pengamat Politik Pertanyakan Legalitas Pencopotan Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR oleh DPD
23 Agustus 2022 10:32 WIB
Ketiga, karena sudah ditetapkan dan diketok palu dalam Sidang Paripurna oleh Ketua DPD RI, maka Fadel akan ajukan hal ini ke PTUN.
Yang terakhir Fadel akan mengajukan gugatan perdata dengan penetapan ganti rugi.
Fadel ini seperti diketahui, masa baktinya menjadi Wakil Ketua MPR RI dalam satu periode 2019-2024. Sehingga pencopotannya dengan proses pengambilan suaran utu tidak sesuai dengan kaidah hukum dan aturan perundang-undangan.
“Tindakan sewenang-wenang DPD yang tidak sesuai konstitusi ini harus dilawan,” tandasnya.
Baca Juga : Bupati Iksan Iskandar Terima Kunjungan Anggota Komite II DPD RI, Ini Tujuannya!
DAPATKAN BERITA RAKYAT.NEWS DENGAN CEPAT
Topik Terkini
Tjitjik membantah saat ini ada kenaikan UKT. Menurutnya, bukan UKT-nya yang naik, tetapi kelompok UKT-nya yang bertambah. “Ini sebenarnya
Ditambahkan bahwa dengan kondisi fiskal yang rendah, maka kita akan sangat sulit untuk membangun daerah dengan mengandalkan APBD, sehingga dibutuhkan
“LMS TPP segera digunakan, untuk melatih 34.510 pendamping lokal desa, pendamping desa, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten, TAPM
“Pendekatan terpenting juga adalah kami melakukan identifikasi destinasi unggulan dan memberikan Akses, security uproach tentunya kepada
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pengembangan invetasi di daerah menjadi salah satu upaya dalam rangka menggeliatkan pertumbuhan ekonomi serta membuka
Audiensi ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, bersama jajaran Anggota Dewan Pers dan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
Selain PT PLN NP, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Eduward Adolof Kawi yang turut hadir dalam penyerahan
“PLN juga berinovasi mengembangkan 2.000 unit SPKLU pada tiang listrik (Pole Mounted) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Darmawan.
