RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Menggelar dialog Serie-3 MaREFAT Informal Meeting (Reforming#3), Ahad 25 Juni 2023, bertempat di Gedung Pusat Kajian Ma’REFAT Kota Makassar, menghadirkan Mohammad Muttaqin Azikin, Direktur Eksekutif Ma’REFAT Institute, dan Zulkarnain Hamson, S.Sos. M.Si. akademisi, alumni TAPLAI III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI), yang menyebutkan nilai Pancasila telah sengaja diabaikan dalam praktik bernegara.

Baca Juga : Pemkot Bekasi Perkenalkan Kearifan Lokal ke Tim Penilai Jawa Barat

Dengan moderator Arifin, yang juga koordinator Divisi Program dan Pengkajian Ma’REFAT Institute, serie-3 ini mengusung tema: “Menyoal Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Berbagai Kebijakan Publik.” Dalam uraiannya berjudul: “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Layanan Publik.” 

Zulkarnain Hamson, yang juga penyuluh sertifikat utama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguraikan fenomena gagalnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan. 

“Perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan masyarakat, perencanaan anggaran yang rawan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), menjadikan lahirnya kebijakan yang tidak pro rakyat. Hasil pembangunan bisa ditebak tidak akan bisa dinikmati masyarakat,” paparnya. 

Ia juga menambahkan kepemimpinan yang dilahirkan melalui proses yang tidak bersandar pada nilai-nilai Pancasila, hanya akan melahirkan penguasa. Disumpah dengan kitab suci, tetapi berani membohongi Tuhan.

Menguraikan Vase Old Public Administration, yakni model pelayanan sentralistik, mekanistik, directiv, dan manajerialism, ke Vase The New Public Management yakni model pelayanan yang lebih berorientasi pada prinsip-prinsip pelayanan prima standar pelayanan, selanjutnya ke Vase The New Public Services atau model pelayanan yang lebih berorientasi pada azas demokrasi dan good governance, sebagai vase terakhir yang diharapkan.

“Kita masih berada pada vase Old Public Administration, yakni model pelayanan sentralistik, mekanistik, directiv, dan manajerialism, sekalipun sudah di era digital,” paparnya. 

Sembari menambahkan pada era ini, bukan nilai-nilai Pancasila yang dikedepankan, akibatnya dalam layanan tidak hadir spirit Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kehikmatan dalam Musyawarah, serta hilangnya Keadilan. Menutup pemaparan dengan menawarkan pendekatan Revitalisasi pada standar layanan pemerintah.

Mengutip proklamator Ir. Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, dan Ruslan Abdul Gani, dengan pandangannya tentang Pancasila dan nilai-nilainya Zulkarnain yang juga Direktur Pusdiklat Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Nasional, menyebutkan para pemimpin yang dlahirkan dari proses yang disebut Demokrasi Pancasila, seperti kehilangan spirit dan makna. Sebaliknya dapat dilihat bangkitnya spirit Kapitalisme yang dalam prilakunya mencderai nilai-nilai Keadilan Sosial.

Pernyataan tokoh Muhammdiyah, Buya Syafii Maarif, yang menyatakan “Nasib Pancasila hanya dimuliakan dalam kata, diagungkan dalam tulisan, namun dikhianati dalam perbuatan.” Kembali terdengar diucapkan Mohammad Muttaqin Azikin, Peneliti dan Direktur Eksekutif Ma’REFAT Institute Sulawesi Selatan.

“Bila kita perhatikan secara seksama, fenomena berbangsa dan bernegara yang dipraktikkan oleh para pemangku kebijakan, maka tampaknya peryataan Buya Syafii benar,” tegas Muttaqin. 

Pada Reforming#3 yang merupakan serie kelanjutan dari pembahasan Pemilu dan Demokrasi kaitannya dengan kepemimpinan dan kebijakan tata ruang.

Muttaqin mempertegas pandangannya serasa betul-betul menjadi kenyataan yang setiap saat kita saksikan. Implementasi nilai-nilai Pancasila belum tercermin secara nyata serta tidak terinternalisasi dengan baik pada berbagai kebijakan yang dilahirkan untuk kepentingan publik. 

“Akibatnya, Pancasila beserta nilai-nilai luhurnya, seolah hanya mengawang-awang tapi tak menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Sembari menambahkan salah satu penyebabnya, boleh jadi karena kurangnya keteladanan yang ditunjukkan oleh para elit dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Dengan basic keilmuan planologi, Muttaqin memberikan contoh reklamasi pantai, sejatinya pembangunan fisik yang mencederai Pancasila, pembangunan itu menyingkirkan masyarakat pesisir dan nelayan. Kekuatan modal menindas masyarakat pesisir yang miskin.

Manarangga Amir Direktur Ma’REFAT Institute, menyebutkan rumusan serie dialog yang diambil dari materi pemantik, juga masukan penanggap, akan dikirimkan kepada semua lembaga tinggi negara dan jajaran pemerintahan serta Perguruan Tinggi untuk dijadikan bahan kajian lanjutan, guna menemukan solusi tepat atas problematika bangsa, ideologi, negara dan daerah, melalui rekaman fenomena yang terjadi.