RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas sebut peningkatan jumlah honorer di kementerian/lembaga (K/L) diakibatkan banyaknya pegawai titipan.

Anas menceritakan pengalaman yang ia temukan saat menjadi Bupati Banyuwangi dua periode, yakni pada 2010-2015 dan 2016-2021. Menurutnya, fenomena titip-menitip adalah godaan bagi para pemimpin daerah.

“Bapak/Ibu (bupati), kalau menerima terus (pegawai titipan), apalagi jabatan kita ini jabatan politik, baru duduk, orang sudah datang. Ada ponakan, tetangga, saudara, ‘hei apa gunanya kau jadi bupati kalau tetanggamu enggak bisa kamu bantu’. Itu godaan-godaan,” katanya dilansir dari CNNIndonesia.com.

“Hei apa gunanya kau jadi sekda (sekretaris daerah) kalau adik mamak-mu pun enggak bisa kau bantu’. Yang gini-gini nih akhirnya satu, tambah satu, akhirnya 50 orang dengar, titip semua,” lanjutnya.

Anas menegaskan dirinya tak pernah sekalipun memasukkan pegawai titipan selama 10 tahun menjadi orang nomor satu di Banyuwangi. Ia tak keberatan jika ada yang mengecek langsung terkait ucapannya itu.

“Karena sekali bupati titip, ditunggu saja, meski direkturnya bilang ‘hei jangan bilang-bilang ya ini titipan bupati’, nanti ketemu DPR, ‘hei jangan bilang-bilang ya ini titipan bupati’, akhirnya semua orang nitip,” tegas Anas.

Meski begitu, ia mengakui sempat membuat kesalahan selama menjadi bupati Banyuwangi, yaitu tidak terlalu mengontrol jumlah tenaga honorer di instansinya. Ia luput mengecek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berapa tenaga honorer yang dibutuhkan untuk membantu peningkatan kinerja.

“Honorer akhirnya melimpah, tidak terkontrol. Ini kan kadang honorernya enggak ada, tapi di kegiatannya banyak. Maka, begitu didata, jumlahnya ribuan,” bebernya.

Beruntung, saat itu dirinya mendapatkan surat dari Kemenpan RB yang mengingatkan bahwa tidak boleh ada lagi tenaga honorer. Surat yang diteruskan dari Sekda Pemprov Jatim kepadanya itulah yang menjadi acuan evaluasi honorer.