Butuh Bantuan Polisi, Polres Maros Himbau Warga Hubungi Call Centre 110
22/05/2021 18:45
“Jika membutuhkan layanan kepolisian, Polres Maros siap membantu,” himbau Kapolres.
Layanan Call Centre Polri ini merupakan Program Prioritas Kapolri yang dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabilitas, humanis, responsibiltas, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Ikbal)
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
“Arah pengembangan kawasan jelas berada dalam ekosistem bisnis Lippo, mulai dari sektor ritel, kesehatan, pendidikan, hingga pemukiman,” ujar
KP2MI: Negara Hadir dari Hulu ke Hilir Migrasi Dalam kesempatan ini, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan komitmennya
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Pengurus Pusat KKSS
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, YFR Hermiyana, menegaskan bahwa penyidikan terhadap tersangka S merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pajak
“Dampak bencana tidak terbatas pada kerugian materiil seperti kerusakan bangunan dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup kerugian non materiil
Masyarakat diimbau untuk selalu memperbarui informasi terkini terkait perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG, baik melalui aplikasi maupun situs
Langkah pendetensian dan pendeportasian MT dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur bahwa setiap
“Kami dari Pemerintah Kota Makassar mengucapkan terima kasih dengan kerja-kerja dari Polrestabes yang luar biasa sehingga anak kita Bilqis kembali
Melalui kegiatan ini, KP2KP Sengkang berharap kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan aparatur negara, khususnya di Kabupaten Wajo, semakin
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Kabar gembira bagi para pecinta motor bergaya retro-modern. Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menghadirkan
RAKYAT NEWS, JAWA BARAT – Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, memberikan
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menegaskan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)
Erwin menjelaskan, pemberhentian ASN yang telah divonis berkekuatan hukum tetap merupakan kewajiban administratif, bukan bentuk penghukuman moral.
Sebagai penutup, DPP PMB Sulsel menegaskan bahwa klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga nama baik
Warga Desa Nunuk Baru, Ahdi (56) juga ikut merasakan manfaat program Reforma Agraria. Ia bercerita kalau sebelum Reforma Agraria hadir di desanya, ia
“Melalui digitalisasi dan standardisasi layanan, kami ingin memastikan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Regional 4 dapat beroperasi dengan standar
Tinggalkan Balasan