RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyampaikan akan membuat dunia hukum yang nyaman bagi investasi guna pertumbuhan ekonomi indonesia. Dengan, jaminan kepastian hukum.
“Persoalan hukum kita terkadang, membuat investor tidak nyaman karena tidak ada kepastian hukum.Kita buat rancangan reformasi hukum ini yang nyaman dengan kepastian hukum,” kata, Mahfud kepada wartawan, Selasa, 19 September 2023.
Pastinya, ia menyakini para pengusaha akan menyukai apabila ada kepastian hukum usaha dapat dibangun di indonesia. “Tapi jangan lupa, memberikan kenyamanan kepastian hukum berinvestasi bagi dunia usaha level nya agak ke atas, bagi orang bergelut dibidang kemajuan ekonomi,” ujarnya.
Begitu juga yang dibawah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengarahkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang berhak.
“Jadi ada 2 level, 1 kepastian hukum demi kenyamanan investisi dunia usaha.2 Memberikan perlindungan hukum agar hak-hak warga negara untuk mencegah terjadi ketidakpastian dan kesewenang-wenangan dan sebagainya,” pungkas Mahfud.
Karena, baginya, lebih baik ada pencegahan dari pada menyelesakan masalah yang sudah terjadi. “Dan itu semua yang kita akan kerjakan,” lanjutnya.
Sebelumnya, pada bulan 2023 lalu, Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada Menkopolhukam untuk membentuk tim percepatan reformasi hukum. “Tim ini pada tanggal 14 September 2023, sudah menyerahkan hasilnya ke Presiden RI,” kata Mahfud.
Ia merinci, hasil rekomendasi yang di serahkan kepada Jokowi meliputi empat bidang, yaitu bidang Peradilan dan Penegakan hukum.Bidang Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA), Bidang Pemberantasan Korupsi dan Tata peraturan Undang-undang.
“Presiden menerima baik, rekomendasi ini.Dan memerintahkan Menkopolhukam agar melanjutkan tugas ini mencari bentuk emplementasi, yang tepat untuk rekomendasi itu,” ujarnya.
Yang mana, kata Mahfud, rekomendasi tersebut dapat berbentuk undang-undang, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Keputusan Presiden, Keputusan Mentri dan sebagainya.
“Tugas saya agar di klasifikasi, yang mana dibuat skala prioritas.Yang mana bisa dikerjakan waktu cepat, yang waktu mungkin lebih lama,” imbuhnya.
(Dirham)
Rakyat News 