RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Esensinews dan Political and Public Poicy Studies (P3S) menyelenggarakan sebuah webinar dengan tema yang sangat relevan, yaitu “KPK Ungkap Korupsi di Lamongan, Siapa Selanjutnya?”,  pada Senin (2/10/2023).

Baca Juga : Direktur P3S Sebut Paslon Anies-Imin Ibarat Madu dan Racun

Pemateri pertama, Siprianus Edi Hardum meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menangani sungguh-sungguh kasus di Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

“Dulu ada isu Mr.Gentong ini, konon pada masa lalu berbagai kasus bagaikan angin begitu saja ya.Kita ingin di Lamongan, tidak seperti kasus-kasus lain sampai sekarang belum jelas.Diberhentikan gak, diteruskan juga gak,” katanya.

Untuk itu, ia mengharapkan di dalam lembaga Antirasuah tersebut tidak ada lagi isu yang bergulir tentang Mr.Gentong.Kecuali, katanya, nanti mendengar informasi.

“Seharusnya minimal ada saksi (Kasus Lamongan) yang harus di panggil, tetapi tidak di panggil.Kuat dugaan saya ada Mr.Gentong,” imbuhnya.

Pasalnya, ia menduga beberapa orang terlibat dalam kasus di Kabupaten Lamongan.

“Selanjutnya, siapa-siapa yang terlibat.Ini tergantung penelusan KPK, dapat tersangka dari mana.Apa laporan masyarakat atau OTT,” ujarnya.

Ia menilai, andaikan kasus di Kabupaten Lamongan berdasarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

“Bisa dia telusuri dari (Rekaman) Komunikasi, itu cepat sekali bisa di dapat,” tuturnya.

Lain lagi, dari Laporan Masyarakat dapat melalui pembuktian serta pengakuan terduga tersangka.

“Kemudian lari ke aliran dana, aliran dana ke siapa saja yang terlibat,” pungkas, Edi Hardum.

Sementara itu, Lisman menilai tindakan Korupsi dilakukan oleh seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai standar.

“Bayangkan coba ada 4 juta PNS yang kerjanya tidak sesuai standar,” ucapnya.

Menurutnya, ketika bersama-sama melakukan pekerjaan tidak standar akan menimbulkan dampak penurunan dalam pelayanan publik.

“Itu kan dampaknya menurun, itu kan ruang gerak para koruptor kan,” pungkasnya.

Misalkan, kata Lisman, karena keterlambatan pelayanan publik ada peluang bagi koruptor untuk memainkan hal itu.Maka, ia mengharapkan ada strategi peningkatan capability di Birokrasi.

“Bagaimana lebih awere dengan Korupsi dan takut,” katanya.

Jerry Massie dalam pembicaraannya sangat menekankan perlunya tindakan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK harus memiliki keberanian untuk menindak para koruptor dan menghadirkan efek jera yang kuat dengan menyita harta mereka. Baginya, korupsi harus dianggap sebagai perjuangan bersama yang membutuhkan solidaritas dan kesatuan tindakan.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya KPK menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Artinya, siapapun yang terlibat dalam tindakan korupsi harus diadili sesuai dengan perbuatannya, tanpa terkecuali. Jerry Massie menginginkan bahwa KPK harus fokus pada penegakan hukum dan tidak boleh terpengaruh oleh pertimbangan politik atau faktor lainnya.

Mengenai biaya Pilkada yang tinggi, ia menyoroti potensi korupsi pasca-pemenangan. Menurutnya, pemimpin yang terpilih cenderung berusaha untuk mengembalikan biaya mahal yang telah dikeluarkan selama kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa KPK juga harus melakukan penelusuran terhadap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Jerry Massie, KPK harus menjalankan tugasnya dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat dalam tindakan korupsi harus diambil tindakan penegakan hukum yang tepat, yaitu penangkapan. KPK sebagai lembaga anti-korupsi harus memastikan bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan mereka, dan para pelaku korupsi harus dihadirkan di depan hukum untuk pertanggungjawaban mereka.