RAKYAT.NEWS, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggelar kick-off meeting untuk Rapat Rencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi, di Aula H. Nonon Sonthanie pada Kamis (11/1/2024).

kick-off dihadiri seluruh lapisan Pemkot Bekasi serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat yang bergabung secara daring.

Dengan mengusung tema pembangunan, yakni Penguatan Kualitas Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga yang Inklusif dan Merata, momentum hari ini merupakan titik awal bagi seluruh Perangkat Daerah di Kota Bekasi untuk mempersiapkan tahapan perencanaan pembangunan mulai dari Musrenbang hingga tersusunnya RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 agar angka-angka indikator pembangunan semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Adapun capaian kinerja makro serta program dan kegiatan pembangunan Kota Bekasi di tahun 2022-2023 adalah:

  1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi meningkat menjadi 83,06 poin;
  2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 meningkat menjadi 4,96%;
  3. Laju inflasi periode Januari-Desember 2023 menurun menjadi sebesar 3,14%;
  4. Tingkat Pengganguran Terbuka di Tahun 2023 menurun menjadi 7,90%;
  5. Angka Kemiskinan menurun menjadi 4,10%;
  6. Sampai dengan tahun 2023, Kota Bekasi telah memiliki 315 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 62 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan target di setiap Kelurahan akan terdapat bangunan SMPN rampung pada tahun 2026;
  7. Di sektor kesehatan, Kota Bekasi telah memiliki 4 RSUD Tipe D serta 53 Puskesmas dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) sampai dengan akhir tahun 2023 telah mencapai 100% dengan target di tahun 2026 masing-masing Kelurahan sudah memiliki puskesmas;
  8. Di segi infrastruktur pun Kota Bekasi telah berkembang pesat dengan berbagai pembangunan untuk mendukung dan memperlancar mobilitas warga.

Rancangan pembangunan pun perlu berfokus di 10 aspek prioritas pembangunan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia (RI), yakni di sektor 1. Kesehatan, 2. Stunting, 3. Layanan Publik, 4. Kemiskinan Ekstrim, 5. Inflasi, 6. BUMD, 7. Penyerapan Anggaran, 8. Perizinan, 9. Kegiatan Unggulan, dan 10. Pengangguran