RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, memastikan langkah antisipasi perubahan iklim di Indonesia sudah termasuk dalam rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Dalam hal ini, Kemendes PDTT telah memiliki 18 tujuan pembangunan di level desa, lima di antaranya berkaitan dengan perubahan iklim.

Lima tujuan tersebut, yakni SDGs Desa ke-13 Desa Tanggap Perubahan Iklim, SDGs Desa ke-1 Desa Tanpa Kemiskinan, SDGs Desa ke-12 Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, SDGs Desa ke-14 Desa Peduli Lingkungan Laut, dan SDGs Desa ke-15 Desa Peduli Lingkungan Darat yang tertuang dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2020.

“Regulasi ini juga secara resmi menjadi dasar, perencanaan pembangunan desa jangka menengah dan tahunan, serta implementasinya dalam APBDesa,” kata Halim di Soehanna Hall Gedung Energy Jakarta, pada Rabu (24/4/2024).

Halim memaparkan, peluang terjadinya perubahan iklim sangatlah besar. Kondisi ini, merupakan konsekuensi dari banyak hal. Di antaranya disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi atmosfer global, dan variabilitas iklim alami.

Beberapa hal ini harus disadari dan disiapkan secara khusus dengan langkah taktis. Terlebih dalam pembangunan berkelanjutan, penting disadari adanya bencana yang lahir dari perubahan iklim tersebut.

Namun hal yang tak kalah penting adalah mitigasi yang terencana dan hal ini telah tersusun rapi pada 3 poin SDGs Desa yang digagas Mendes PDTT.

Untuk realisasinya, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu sebagaimana tertuang pada Permendes No 7 Tahun 2023 dan Nomor 13 Tahun 2023 bahwa dana desa dapat dimanfaatkan dalam mitigasi ini.

“Sesuai regulasi tersebut, dana desa dapat digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dana desa juga dapat digunakan, untuk aksi mitigasi perubahan iklim, dan menjaga kelestarian lingkungan,” kata Halim.