RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan tidak menyetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin ‘Barisan Nasional’ yakni seluruh parpol pengusung Prabowo-Gibran

“Tidak mungkin partai mau menyerahkan kedaulatan dan kebijakan partainya kepada seseorang atau Jokowi seperti yang diusulkan PSI tersebut,” kata Syarief, Kamis (14/3/2024), mengutip CNNIndonesia.com.

Usulan tersebut muncul dari Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie. Ia menjelaskan konsep ‘Barisan Nasional’ ini sebagai pembentukan koalisi permanen seperti di Malaysia. Pada pokoknya, konsep ini berisikan parpol mayoritas di parlemen dan bersifat permanen.

Jeffrie mengklaim konsep tersebut dapat meniadakan politik transaksional di tingkat pilkada.

Konsep itu, kata dia, akan melahirkan konvensi internal dalam menentukan sosok yang akan diusung di pilkada.

Lalu calon yang lahir dari konvensi itu akan berhadapan dengan cagub yang diusung kubu oposisi. Jeffrie berpendapat itu dapat memperkecil jumlah kontestan di pilkada.

“Nah, dugaan saya akan banyak nanti pilkada di mana pemenang konvensi Barisan Nasional ini pemenang Pilkada. Kenapa? Karena dia didukung oleh majority kekuatan nasional. Mungkin saja dia enggak punya lawan, karena oposisi enggak cukup kursinya,” kata Jeffrie dalam wawancara di kanal YouTube Podcast Zulfan Lindan Unpacking yang diunggah 1 Maret lalu.

Syarief juga membeberkan alasan lain tidak sepakat dengan hal itu adalah perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dengan Malaysia.

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Malaysia menganut sistem parlementer.

“PD tidak setuju usul tersebut. Sistem pemerintahan Malaysia dan Indonesia yang berbeda,” ujar dia.