RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat enggan mengungkapkan identitas Kapolda yang disiapkan PDIP untuk menjadi salah satu saksi dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Henry percaya bahwa kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah tak lepas dari mobilisasi kekuasaan dan pengesahan aparatur negara.

“Nanti aja ya, karena semua sekarang diintimidasi, kalau dikasih tahu nanti besok kan, bisa dipanggil, lalu dicopot,” kata Henry, Selasa (12/3/2024), mengutip CNNIndonesia.com.

Di sisi lain, Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra merespons santai soal rencana kubu Ganjar-Mahfud menghadirkan seorang kapolda sebagai saksi dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Yusril meyakini kesaksian dari satu Kapolda saja tidak cukup untuk membalikkan hasil pemilu dan pilpres jika terbukti ada kecurangan.

“Kapolda itu kan hanya di satu provinsi, kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam, pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 38 provinsi yang lain? Simpel,” ucap Yusril di kompleks parlemen, Kamis (14/3/2024).

Yusril lalu mengungkit kembali sidang sengketa hasil Pilpres 2019 lalu. Kala itu, Yusril menyebut ada orang yang mengaku bisa membuat robot guna mendeteksi kecurangan hingga didatangkan ke persidangan.

“Dulu juga pernah dibilang begitu oleh keponakannya Pak Mahfud, ada seorang pakar IT dari ITB yang menciptakan robot dan bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU,” kata Yusril.

Dia mengenang saksi yang dimaksud kala itu akhirnya didatangkan. Namun, kata Yusril, saksi yang dimaksud tak mengerti apa-apa. Saksi itu adalah Hairul Anas Suaidi.

“Didatangkanlah orang itu ke DPR terus ketika dia menerangkan sesuatu di tim kita itu juga ada profesional ITB profesional IT. Ternyata ini anak baru tamat S1 kemarin, dia enggak ngerti apa-apa soal itu,” kata dia.