RAKYAT.NEWS, MALANG – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar minta pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dipilih melalui forum Musyawarah Desa.

Dengan demikian, orang-orang yang masuk dalam struktur kepengurusan BUMDesa dipilih secara selektif dan memiliki kapasitas yang cukup dalam bidang tersebut.

“Pemilihan pengurus BUMDesa sebaiknya dilakukan di forum musdes. Ini sangat penting karena kesalahan dalam memilih pengurus BUMDesa akan berdampak pada pengelolaan BUMDesa sendiri,” kata Halim di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, pada Rabu (20/3/2024).

Hal tersebut dianggap penting karena yang bakal terlibat dalam pengelolaan BUMDesa memiliki tanggung jawab besar dalam kemajuannya.

BUMDesa juga telah menjadi bagian penting dalam kesejahteraan masyarakat desa.

Hal tersebut terbukti dengan eksistensi BUMDesa selama masa pandemi dalam peningkatan ekonomi warga desa.

Lebih lanjut, Halim juga menyinggung terkait peluang hasil penelitian Dirjen Harlina di Jawa Timur untuk dijalankan di daerah lain.

Di antaranya, di Papua, Maluku Utara, Nias, Sulawesi, dan beberapa wilayah lain yang BUMDesa-nya mengalami kemajuan meskipun tidak demikian dengan status desanya.

“Dari apa yang kita lihat di lapangan belum ada hubungan signifikan antara status desa dengan keberhasilan pengelolaan BUMDesa. Kadang desanya maju tapi BUMDesanya masih kurang. Kadang unit usahanya bagus tapi tidak dari desa maju, lha ini,” terangnya.

Terkait dengan rekomendasi tersebut, Dirjen PEID, Harlina Sulistyorini menyatakan adanya tantangan karena harus menyesuaikan dengan model kepemimpinan di setiap wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.