Husni juga mempersoalkan tiga strategi Pemda Matim. Pertama, penerima manfaat jaminan sosial (JPS) Bantuan Non tunai (PKH), (KIP). Berikutnya ada JPS COVID-19 dalam bentuk bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD), dan Bantuan presiden (Banpres).

“Benar ini semua bermuara terhadap bantuan keluarga miskin. Namun, ini strategi Nasional, dan juga ada yang bermuara dari Anggaran Dana Desa. Kadang kalau kita mau melihat dari sini, pemda seolah-seola tidak punya visi yang baik bagaimana melihat Mangarai Timur kedepan,” tegasnya.

Padahal kalau mau dilihat dari sisi potensi, menurut Husni, Manggarai Timur kaya SDA. Namun, belum bisa dipastikan untuk memaksimalkan potensi ini sebagai upaya penguatan terhadap pemberdayaan masyarakat yang siap bekerja mengelola hasil pribumi sendiri.

Husni meminta agar Pemda tidak usah kaku terkait masalah tersebut. Masyarakat menunggu signal postif yang baik setelah miskin ekstrim ini agar secara cepat dituntaskan.

“Yang kita inginkan Mangarai Timur pada persoalan ini, Miskin ekstrim ini harus benar-benar dituntaskan masyarakat menunggu signal positif ini,” tutupnya.

Baca Juga : Demonstrasi HMI Makassar Menuntut Selamatkan Asrama Latimojong Dari Mafia