Ketua GP Ansor Makassar Dukung Danny Soal Konsep Pembangunan Rel KA di Makassar

Baca Juga: Karnaval Merdeka Toleransi, GP Ansor Makassar: Harus di Pertahankan

Jadi, konsep yang Danny tawarkan secara akademis haruslah didukung oleh masyarakat Kota Makassar, karena sebagai seorang arsitek, konsep tersebut merupan model yang sesuai atau cocok dengan tata ruang Kota Makassar, konsep dengan model rel kereta api ramah lingkungan, membangun kota tanpa merusak lingkungan alam (eksploitasi progresif yang membangun) dan lingkungan sosial masyarakat tetap terjaga keamanan dan kenyamanan.

Kepekaan Sosial yang Tinggi

Selain sebagai arsitek, Danny Pomanto merupakan pemimpin Kota yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi merubah Lorong (Lorong Wisata) dan kultur masyarakat Lorong (Program Jagai Anakta), membangun kota dengan pendekatan Ekologi Politik. Sehingga dengan itu, dapat memberikan pencegahan lebih dini dari intensitas kerusakan lingkungan yang semakin kritis. Sebab kerusakan lingkungan menjadi tema penting dalam semua diskursus politik dunia saat ini, sebuah masalah klasik yang secara terus menerus menjadi “hantu pembangunan” bagi generasi muda dan Kota-Kota di berbagai negara termasuk Kota Makassar. Dengan kondisi inilah, mengikuti alur pikiran dan maksud baik dari Danny, adalah mengajak kita untuk ikut membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan membangun tanpa ada yang dirusaki.

Sebagaimana Giddens, Danny juga ingin membuat keputusan Politik dan Perencanaan Ruang Perkotaan yang lebih humanis yang tepat dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di perkotaan.

Sebagai Wali Kota Makassar, ketegasannya memilih sistem elevated dalam pembangunan jalur rel kereta api khususnya di wilayah Kota Makassar adalah mengisyaratkan adanya pesan tertentu yang ia ingin sampaikan, di antaranya adalah memberi sinyal bahwasanya Pemerintah lah yang menentukan keberlangsungan lingkungan hidup warga dan kotanya dan sistem apa yang sesuai dengan kondisi geografis dan ekologis Kota Makassar. Bukan ditentukan oleh pemilik modal (kaum kapitalis borjuis), apalagi pihak luar negeri yang karena memiliki investasi di dalam.