MAKASSAR – Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto mengatakan bahwa kebijakan ini sangatlah riskan dan mudah dipolitisasi.

“Saya rasa ini kebijakan yang sangat riskan mengakibatkan Masalah kedepannya, dan disisi lain riskan juga untuk dipolitisasi,” ujarnya ketika dihubungi, Jum’at 14 Juli 2023.

Terkait dengan Anggaran Dana Desa yang bertambah dua kali lipat menjadi 2 milyar bukan hanya akan membebani anggaran tetapi rawan disalahgunakan.

“ADD ini banyak disalahgunakan kepala desa dan menimbulkan banyak kepala desa terjebak kasus korupsi dana desa,” bebernya.

Baca Juga:
Sebut Andalan Hati Bakal Unggul di Debat Perdana, Pengamat: Masyarakat Lebih Pilih Bukti Kerja Nyata Dibanding Janji Politik

Jangan sampai kata Dosen Ilmu Politik Unhas itu, kebijakan ini hanya dijadikan ‘umpan’ untuk mendapatkan dukungan dari kepala desa dalam kontestasi pemilu 2024 nanti.

Armunanto mengingatkan penambahan anggaran harus dibarengi dengan peningkatan pengawasan baik melalui audit atau pelaporan penggunaan keuangan yang proper.

“Perekonomian kita sedang baru berusaha untuk pulih, meski ini akan merangsang pertumbuhan di desa tapi alokasi dana yang besar juga (harus) dilakukan dengan cara jelas perencanaan yang jelas dan pelaporan yang jelas sehingga ini tidak menimbulkan Maslaah pada akhirnya,” tuturnya.