MAKASSAR- Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan menggelar Pemaparan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Selatan untuk periode kinerja sampai dengan bulan Juni tahun 2023 di Lobby Menara Iqra Lantai 2 Universitas Muhammadiyah Makassar Business Canter Jalan Sultan Alauddin, Rabu (26/7/2023).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi memaparkan terkait pertumbuhan ekonomi Regional Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang cukup baik setelah berakhirnya masa pandemi.

 

“Perkembangan ekonomi Regional Sulawesi Selatan kondisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada Triwulan I 2023 mencapai 5,29%. Pertumbuhan ekononomi yang baik tersebut merupakan dampak dari berakhirnya masa pandemi. Pendapatan Sulsel s.d. Semester I 2023 mencapai Rp7,47 Triliun atau 49,7% dari target, dan mengalami pertumbuhan sebesar 1,4% (yoy),” katanya.

 

Sementar itu Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio mengatakan target pajak Sulawesi Selatan mengalami peningkatan berasal dari PPH, PPN dan PPnBM yang mencapai target dan mengalami pertumbuhan yang siginifikan.

 

“Target penerimaan Pajak untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp12,83 Triliun dengan kinerja Penerimaan Pajak s.d. 30 Juni 2023 mencapai Rp5,95 Triliun atau 48,12% dan penyumbang terbesar berasal dari PPh yang mencapai Rp2,12 Triliun. PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan yang cukup siginifikan sebesar 33,9%, dengan realisasi sebesar Rp2,55 Triliun dari target Rp5,81 Triliun, yang disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, peningkatan harga komiditas dan penyesuaian Tarif PPN 11%,” ujarnya.

Diwaktu yang sama Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbangsel, Zaeni Rokhman juga memaparkan terkait peningkatan penerimaan bea dan cukai yang dipengaruhi oleh tarif CHT dan peningkatan ekspor.

“Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Sulawesi Selatan s.d. 30 Juni 2023 mencapai Rp163,60 Miliar atau 52,34% dari target penerimaan tahun 2023. Peningkatan penerimaan bea dan cukai dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif CHT dan peningkatan produksi kakao ekspor, kontribusi Palm Kernel Shell serta realisasi impor gula,” pintahnya.

 

Sementara itu pihak dari Local Expert Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Idham Khalik berharap kedepanya pihak pemerintah dapat memaksimalkan APBN/APBD yang selama ini belum maksimal.

“Saya berharap hasil kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan perlu dioptimalkan, agar mewarnai penerimaan APBN/APBD selain pajak. Indikator tersebut sebenarnya sudah ada dalam APBN/APBD, namun belum dioptimalkan sepenuhnya. Ini menjadi tugas Pemerintah untuk dapat memaksimalkan hal tersebut,” tutupnya.

 

Sekadar diketahui acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan yaitu Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbangsel, Zaeni Rokhman, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Sudirman dan Local Expert Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Idham Khalik, SE, MM