MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan (Bappelitbangda) menyelenggarakan Kick-Off Integrasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Planning/GGP) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan tersebut didukung oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia dan Global Affair Canada melalui Proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives).

Hal tersebut imaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap pentingnya penyusunan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Planning/GGP) Provinsi Sulawesi Selatan, serta sebagai inisiatif dalam mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Juga diharapkan dapat terhimpun masukan, saran dan informasi, serta partisipasi dari para pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan dalam melihat kinerja pembangunan selama 20 tahun terakhir, proses penyusunan masterplan pertumbuhan ekonomi hijau, dan integrasinya kedalam RPJPD.

Baca Juga:
Icraf Indonesia Kaji Skema Pendanaan dan Pembiayaan Perubahan Iklim di Sulsel
Icraf Indonesia Dampingi Pemprov Sulsel dalam Penyusunan RPJPD

Diketahui berlangsung selama dua hari, 8 – 9 Agustus 2023, di Hotel Claro Makassar, kick-off dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, instansi vertikal, kalangan akademisi, dunia usaha / swasta, NGO/LSM & Lembaga Mitra, dan Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Selatan.

Mewakili Gubernur Sulsel, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. H M. Ichsan Mustari, MHM yang hadir membuka acara menyampaikan, pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau ke dalam proses perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan penting dilakukan untuk menentukan program pembangunan yang berlandaskan Ekonomi Hijau.

Terlebih lagi Kementerian PPN/ Bappenas saat ini telah mengembangkan dan meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi hijau Indonesia di tingkat Nasional maupun Provinsi.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bagi para pemangku kepentingan untuk memikirkan sebuah konsep kebijakan transformasi ekonomi dengan cara mengadopsi konsep ekonomi hijau yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam.

“Melalui perencanaan yang baik, Sulawesi Selatan akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hijau dan bisa menentukan langkah dan strategi pencapaian indeks pertumbuhan ekonomi hijau melalui penyusunan masterplan dan roadmap, sehingga dapat menjadi teladan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDG’s) bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia”, ujarnya.

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Setiawan Aswad, MDev, Plg, dalam sambutannya mengatakan bahwa, berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005 – 2025 terdapat sasaran dan indikator prioritas yang ditetapkan, telah sejalan dengan pilar ekonomi hijau.

Namun untuk pencapaian hasil yang lebih optimal dalam pertumbuhan ekonomi hijau kedepan, beberapa catatan hasil evaluasi RPJPD perlu menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut untuk integrasi yang lebih tajam bagi proses perumusan visi misi, arah kebijakan, dan sasaran ekonomi hijau, kedalam dokumen perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Dr Sonya Dewi, Direktur Asia ICRAF, mengungkapkan apresiasinya atas kerjasama yang selama ini terjalin untuk mendukung proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya untuk proses RPJPD – RPJMD, KLHS RPJPD – RPJMD dan RPDAST.

“Dalam rangkaian proses ini, strategi pembangunan ekonomi hijau sangat diperlukan dan integrasinya ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Provinsi Sulawesi Selatan merupakan komponen yang sangat penting”, ujarnya.

Sonya juga menyatakan bahwa Satu Data merupakan bagian penting dari proses data dan informasi pengelolaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Menurutnya, mengaktifkan program satu data merupakan bagian penting untuk mendukung penyusunan GGP karena perlu data yang sahih dan up to date.

“Kedepan, ICRAF Indonesia masih berkomitmen melanjutkan dukungan dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi hijau dan perubahan iklim dalam pembangunan daerah yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, landsekap, dan desa terpilih,” tutupnya.

Penyusunan Pertumbuhan Ekonomi Hijau sangat selaras dengan program Land4Lives, yang menargetkan pengelolaan bentang lahan baik melalui kerja sama dengan petani untuk mengurangi terjadinya deforestasi, menjaga ekosistem alami, mengurangi kerentanan iklim, dan meningkatkan mata pencaharian.

Land4Lives juga akan mempromosikan solusi berbasis alam melalui sistem pertanian dan pangan yang tanggap iklim, serta pengelolaan lahan dan air yang komprehensif.

Proyek ini juga akan berfokus pada pengarusutamaan kesetaraan gender dalam mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta akses ke pasar.rls**