MAKASSAR – Bupati Luwu Timur Budiman dan Ketua DPRD Luwu Timur (Lutim) mendukung langkah yang dilakukan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) dalam membuka ruang dialog bersama Masyarakat di Tanamalia, guna mencari solusi terkait riak-riak yang ada.

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Forum Group Discussion Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “ Membangun Skema Penyelesaian Konflik Tenurial Dalam Wilayah PPKH PT Vale”. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, di Hotel Claro, Makassar, Rabu (11/10/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional dan Sekaligus Sekretaris Jendral Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr Bambang Hendroyono, Direktur Penanganan Konflik Tenure dan Hutan Adat, Muhammad Said, Social Safeguard Specialis, Dr Rimun Wibowo, Jaksa Fungsional Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI, DR Muhammad Ibnu Fajar Hakim, Ketua Departemen Kehutanan Unhas, Dr Syamsu Rijal, Komisioner Komnas HAM Dwi Hartono, Associated Program For International Laww, Henry Tomas Simarmata, Kepala Deputi 2 Kantor Staf Presiden (KSP)/ Mantan Direktur WALHI Nasional, Abetnego Tarigan, Kordinator Hubungan Mineral Kementeruan ESDM, Imam Bustam, Bupati Luwu Timur Budiman, Ketua DPRD Luwu Timur Aripin, Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Siddik BM, Aktivitis Perempuan Sulsel Emma Husain, Kepala Desa di 5 Desa Loeha Raya, Perwakilan LSM Yayasan Bumi Sawerigading, Presidium Forum Masyarakat Petani Loeha Raya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda Loeha Raya.

Menurut Bupati Lutim Budiman, apa yang dilakukan PT Vale patut diapresiasi dengan melibatkan pemerintah dan Masyarakat di Tanamalia dalam mencari solusi demi kepentingan bersama, yaitu mensejahterakan masyarakat.

“Upaya yang dilakukan PT Vale ini sangat positif dengan menghadirkan masyarakat dan pemerintah, untuk mendengarkan penjelasan dari akademisi mengenai aturan yang harus diikuti. Sehingga bisa dipastikan selama ini yang ” katanya.