RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak usah memaksakan perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam waktu dekat ini. Alasannya, pembangunan IKN masih terus berproses.

Menurut Jokowi, Keputusan Presiden (Keppres) Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara juga harus melihat kondisi pembangunan, dan bisa saja diterbtkan sebelum atau sesudah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024.

“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024), mengutip CNNIndonesia.com.

Ia juga mengatakan baru akan berkantor di IKN jika fasilitas atau kebutuhan dasar sudah siap.

“Airnya sudah siap belum? listriknya sudah siap belum? tempatnya sudah siap belum? kalau siap, pindah,” ujarnya.

“Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat,” ucapnya.

Pernyataan Jokowi itu berdasarkan laporan rutin perkembangan pembangunan IKN yang diterimanya dari Kementerian PUPR.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, sebelumnya telah memastikan Jokowi berkantor di IKN mulai Juli.

Diana juga membeberkan progres pembangunan IKN di bawah kewenangannya untuk persiapan upacara HUT RI ke-79 sudah berkisar 82 persen.

Kementerian PUPR menargetkan agar proyek tahap awal bisa beroperasi secara fungsional dan dimanfaatkan pada akhir Juli. Salah satunya, Kantor Presiden Jokowi.

Ia merinci progres penyelesaian di Kantor Presiden IKN, salah satunya pemasangan bilah sayap burung garuda yang ditarget selesai akhir Juli. Dalam waktu dekat, Sumbu Kebangsaan yang terletak di depan Istana Presiden juga dipastikan selesai.

Sejumlah kantor menteri koordinator juga ditargetkan fungsional dan bisa digunakan. Termasuk pula jalan-jalan di depan Istana Presiden juga sedang dikebut agar rampung pada Juli mendatang. Pasokan air bersih pun ditarget bisa masuk pada pertengahan Juli 2024.