Rakyat News

Inspirasi untuk Semua

#Firli Bahuri

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra dalam kasus dugaan pemerasan yang
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyebut Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) kembali menerima
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris mengatakan pihaknya KPK telah memutuskan vonis etik terhadap Firli Bahuri. Dewas
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri tidak ikut dalam pemeriksaan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan bahwa tengah dipersiapkan keputusan presiden (keppres)
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pengunduran diri Firli Bahuri sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai modus lama agar
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Firli Bahuri dianggap sebagai pengecut karena mundur sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Dewan
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Firli Bahuri menyampaikan pengunduran diri sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Pengawas
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) membeberkan alasan gugatan praperadilan yang diajukan Komisioner Komisi
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum ingin mengambil sikap tentang pencopotan Firli Bahuri sebagai Komisioner Komisi
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Tim pengacara Komisioner nonaktif KPK Firli Bahuri yang dipimpin oleh Ian Iskandar percaya diri permohonan praperadilan
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Majelis Etik Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pelaksanaan sidang kode etik Firli Bahuri
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya mengungkapkan adanya penyerahan uang senilai Rp1 miliar saat pertemuan antara
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Komisioner KPK nonaktif, Firli Bahuri dan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej akan
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ketua Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan bahwa sanksi terberat dugaa
UMKM Rakyat
UMKM Rakyat