Kontroversi Munaslub Kadin, Istana : Tidak Ada ‘Cawe-Cawe’ Dari Presiden

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Istana Presiden menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam proses Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum menggantikan Arsjad Rasjid.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin Indonesia.

“Tidak ada ‘cawe-cawe’ dari Presiden. Itu urusan internal Kadin,” kata Ari, dikutip dari CNN Indonesia, Senin (16/9).

Ari menjelaskan bahwa proses selanjutnya terkait hasil Munaslub berada di bawah tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Mengenai Keputusan Presiden (Keppres), ia menyatakan bahwa sampai saat ini, Istana belum menerima surat resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Sampai saat ini Kemensetneg belum menerima surat dari Menkumham terkait Kadian. Lagian hari ini masih hari libur,” ujarnya.

Dalam konteks lain, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid meyakini bahwa pemerintah tidak terlibat dalam konflik Munaslub Kadin Indonesia.

Arsjad meyakini bahwa Munaslub merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh sekelompok individu dengan motif tertentu.

“Ini hanyalah yang saya katakan segelintir atau beberapa perorangan-perorangan yang melaksanakan Munaslub ini dengan tidak sah dan ilegal saya katakan,” kata Arsjad dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube CNN Indonesia, Senin (16/9).

Anindya Bakrie sebelumnya diangkat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta, pada Sabtu (14/9) lalu.

Anindya terpilih dalam Munaslub yang dihadiri oleh 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi.

Ia menggantikan Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum Kadin untuk periode 2021-2026.

Anindya menyangkal tuduhan bahwa Munaslub tersebut bertujuan untuk menggulingkan Arsjad Rasjid dari jabatannya sebagai Ketua Umum.