Mutasi bagi Amran sebenarnya tidak masalah, hanya saja dia merasa bahwa lingkungan kerjanya sudah tidak sehat ketika kejadian mark up itu dialaminya. Untuk itu, setahun setelahnya, ia putuskan untuk risegn alias keluar.

Menurut Amran, keputusannya untuk keluar karena merasa prinsip yang ditanamkan ayahnya kepada dia tidak sejalan dengan lingkungan kerjanya itu.

“Satu tahun kemudian kami resign, kami katakan ini tidak sejalan dengan petuah-petuah ayah saya bahwa jangan makan haknya orang lain,” tegasnya.

Amran mengungkapkan, apa yang terjadi dulu sangat berbanding terbalik dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dilihatnya tegas ingin memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu dirasakannya sangat sesuai dengan apa yang menjadi pesan sang ayah.

“Berdeda dengan sekarang, kami anggap luar biasa Bapak Presiden, beliau tegaskan berantas korupsi tidak boleh kompromi pada mafia. Ini luar biasa pesan beliau dan saya sudah beritahu semua teman-teman kalau anda melakukan yang tidak terpuji korupsi, kolusi, pasti kami tindak. Yang tindak bukan saya, tapi sistem. Anda bersalah, harus dihukum,” ungkapnya.

Atas dasar keinginan presiden dan sikap yang memang telah ditanamkan oleh Amran pada dirinya sejak dulu, ia pun tak segan untuk mencopot sejumlah pejabat di Kementan.

Pekan lalu, menteri Amran mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan 11 pejabat Kementan dan memblacklist empat perusahaan pupuk yang terbukti mengedarkan pupuk palsu.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memberantas praktik korupsi dan mafia di sektor pertanian, sekaligus melindungi petani dari kerugian besar.

“Jadi di sini baru saja ada 11 orang kami nonaktifkan ini eselon 2 dan 3 tepatnya,” beber dia.

Apa yang dilakukan Amran tersebut dinilai sangat berani, terlebih di tengah banyak menteri yang kabarnya selalu berusaha untuk menutupi borok atau kesalahan di kementeriannya agar tidak merasakan malu.