RAKYAT NEWS, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menyatakan bahwa ada pihak yang berusaha mencemarkan program-program utama Presiden Prabowo Subianto, termasuk program efisiensi anggaran.

Gerindra mengungkapkan bahwa oknum-oknum tersebut mencoba mengaitkan program efisiensi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mencoreng citra pemerintah.

“Ada upaya oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan program-program unggulan pemerintah dengan menyalahartikan efisiensi anggaran dengan cara PHK,” demikian dikutip dari akun resmi DPP Gerindra, Rabu (12/2).

Mereka menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan instruksi yang jelas mengenai efisiensi anggaran agar dilaksanakan dengan baik oleh semua lembaga dan instansi. Hal ini dilakukan untuk menepis opini negatif yang beredar tentang efisiensi tersebut.

Presiden Prabowo telah melakukan pemangkasan anggaran pada APBN 2025 dalam skala besar. Pemangkasan ini dijelaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan Prabowo pada tanggal 22 Januari. Prabowo bertujuan untuk menghemat anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada tahun ini.

Dua hari setelahnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut memperinci 16 pos belanja yang harus dihemat oleh para pemimpin di Kabinet Merah Putih sebesar Rp256,1 triliun.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menegaskan bahwa efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo adalah ‘mengurangi pemborosan’ dalam pengeluaran APBN.

Beliau menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang tidak akan terpengaruh oleh efisiensi tersebut, termasuk gaji pegawai, layanan dasar yang menjadi prioritas, layanan publik, dan program bantuan sosial (Bansos).

“Tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/2).