Istana Tegaskan : Biaya Retreat Kepala Daerah Ditanggung Kemendagri

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi memberikan informasi kepada publik mengenai efek dari efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait kegiatan perbekalan atau retreat kepala daerah.

Menurut Hasan, biaya retreat kepala daerah akan menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah penyesuaian anggaran atau efisiensi anggaran dilakukan.

“Soal retreat, berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, retreat lima bulan nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkontruksi anggarannya,” kata Hasan, Jakarta, dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (14/2/2025).

Hasan juga menyebutkan bahwa sebelum penyesuaian anggaran dilakukan, rencananya biaya retreat akan menggunakan skema cost sharing, karena anggaran Kemendagri terkena dampak dari efisiensi anggaran tersebut.

Selain itu, banyak pemerintah daerah sudah memiliki anggaran rutin untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).

“Sebelum rekonstruksi anggaran, memang rencana memakai cost sharing, karena anggaran Kemendagri dipotong. Kemudian, dari Pemda-Pemda sebenarnya sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih,” ujar Hasan.

Setelah penyesuaian anggaran dilakukan, Kemendagri akan mampu menanggung seluruh biaya retreat di Magelang, Jawa Tengah.

“Jadi rencana awalnya cost sharing. Tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kementerian Dalam Negeri mampu untuk menanggung semua biaya retreat di Magelang,” tambahnya.

Menurut Hasan, kegiatan retreat kepala daerah dinilai masih efisien karena hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

“Nah banyak yang bertanya, retreat ini efisien kah? Jadi gini, perintah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini perintah Undang-Undang ya, Kemendagri wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih, itu dua minggu, sesuai perintah undang-undang ya,” ujar Hasan.