RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa suksesnya Reforma Agraria di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN semata.

Nirmawati menyatakan bahwa untuk mewujudkan impian dan tujuan Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN membutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari kementerian/lembaga lintas sektor.

“Tentunya Reforma Agraria ini bukan menjadi pekerjaan rumahnya ATR/BPN saja, jadi Kementerian ATR/BPN itu sangat membutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi kementerian atau lembaga lintas sektoral. Semua stakeholder terkait harus bekerja sama, bukan hanya sama-sama bekerja,” ujar Yulia Jaya Nirmawati saat menjadi narasumber dalam Panel Diskusi pada Asia Land Forum 2025 yang berlangsung di Mercure Jakarta Batavia, Rabu (19/02/2025).

Dengan jelas, Dirjen Penataan Agraria mengungkapkan bahwa kunci utama dalam mewujudkan Reforma Agraria yang adil dan menyelesaikan konflik pengelolaan lahan adalah dengan menghilangkan batas ego sektoral di antara instansi-instansi terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, kelompok masyarakat, hingga aparat penegak hukum (APH).

“Keberhasilan Reforma Agraria tidak terlepas dari harmonisasi kebijakan peraturan dan perundang-undangan dalam menjamin kepercayaan hukum yang kepentingannya memang lintas sektor baik vertikal maupun horizontal,” kata Yulia.

Dirjen Penataan Agraria menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan manfaat Reforma Agraria bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama mereka yang aktif memperjuangkan hak atas tanah untuk masa depan yang berkelanjutan dan adil.

“Keterlibatan dan kolaborasi semua pihak akan memastikan bahwa manfaat Reforma Agraria dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Yulia Jaya Nirmawati juga menyoroti masalah kepemilikan lahan yang terbatas sebagai kendala utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan sektor pertanian, yang juga menjadi kontributor utama dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan di Indonesia.

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika; serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dan akademisi. Beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria juga turut hadir mendampingi Yulia Jaya Nirmawati.