RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Diduga kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun, Kejaksaan Agung RI menahan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) subholding serta kontraktor kontrak kerja sama pada rentang waktu 2018-2023.

Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, yang mengumumkan penahanan ketujuh tersangka tersebut di Kompleks Kejagung, Senin (24/2/2025) malam.

Penyidik Jampidsus Kejagung telah memeriksa 96 saksi dan 2 ahli terkait kasus korupsi tersebut, di mana tujuh di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Ketujuh tersangka tersebut meliputi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga RS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional ⁠SDS, Direktur PT Pertamina International Shipping ⁠YF, Vice President Feed Stock Management PT Kilang Pertamina International ⁠AP, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa ⁠MKAN, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim DW, serta Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur PT Orbit Terminal Mera ⁠YRJ.

Harli Siregar selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, menjelaskan bahwa setelah memeriksa sejumlah saksi pada hari Senin, penyidik menetapkan tujuh di antaranya sebagai tersangka yang langsung ditahan.

”Kami harapkan ke depan BUMN kita, seperti Pertamina, mengalami banyak perubahan positif, khususnya tata kelola, sehingga Pertamina memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya kepada awak media, mengutip Kompas.com.

Tim Redaksi

Editor
Andi Fatur Rezky
Editor
Rakyat News
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Terkait

JAKARTA, RAKYAT NEWS – Pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) oleh DPR, Selasa (18/11), menuai kritik keras dari
RAKYAT NEWS, BATAM – Suasana keakraban dan semangat kekeluargaan warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kota Batam, Kepulauan Riau
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama bilateral dengan Tiongkok dalam pengelolaan benda muatan
RAKYAT NEWS, MAJALENGKA – Bagi warga Desa Nunuk Baru, sertipikat bukan hanya bentuk kepastian hukum, namun jadi pendongkrak potensi ekonomi. Di
RAKYAT NEWS, SURABAYA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya integrasi tata ruang
RAKYAT NEWS, PALU – Kampung Reforma Agraria Duyu Bangkit di Kelurahan Duyu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, menjadi bukti program Reforma Agraria
RAKYAT NEWS, KULON PROGO – Desa Hargorejo di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, menjadi salah satu wajah keberhasilan program Reforma
JAKARTA, RAKYAT NEWS – Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) mengecam keras keputusan pemerintahan

Terkini

RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Organisasi Enhancing Readiness for Transition to
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Aktivitas pertambangan illegal di Indonesia makin massif. Publik curiga, melanggengnya praktik ini karena adanya bekingan
RAKYAT NEWS, GOWA – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan Kabupaten Gowa memiliki peran vital sebagai penyangga ibu
JAKARTA, RAKYAT NEWS – Pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) oleh DPR, Selasa (18/11), menuai kritik keras dari
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat kualitas layanan publik dengan
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Memasuki usia 25 tahun, Mal Ratu Indah (MaRI) menghadirkan rangkaian perayaan bertajuk “RESONANSI” sebagai momentum
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Catatan menjelang akhir 2025, capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
RAKYAT.NEWS, KOTA BEKASI – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) diduga membagikan amplop kepada
RAKYAT NEWS, JENEPONTO — DPRD Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Paripurna Tingkat I dengan agenda Penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
RAKYAT.NEWS, LUWU TIMUR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, pelaku industri