RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian telah meminta kepada pemerintah daerah (pemda) agar siap mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

Permintaan tersebut termaktub dalam Surat Edaran (SE) nomor 400.6.1/749/SJ yang dikeluarkan pada 17 Februari lalu dan ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.

Dalam SE tersebut, Tito mendorong pemda untuk bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan semua pihak terkait lainnya untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan.

Potensi-potensi tersebut termasuk titik rawan bencana yang spesifik atau memiliki ciri khusus sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

“Mendukung dan memastikan kelancaran arus lalu lintas pada masa mudik Lebaran, terutama pada daerah-daerah asal, pelintasan, dan tujuan mudik Lebaran tahun 2025,” demikian pernyataan Tito dalam SE tersebut.

Dengan berkolaborasi bersama Forkopimda dan pihak terkait lainnya, pemda juga diminta untuk mendirikan Posko Lebaran 2025 guna mengkoordinasikan kesiapsiagaan serta berkolaborasi terkait fasilitas, pengendalian, dan pemantauan arus mudik mulai dari 24 Maret hingga 7 April 2025.

Selain itu, pemda juga diminta untuk fokus pada transformasi sistem, terutama terkait kapasitas, keselamatan, dan kenyamanan para penumpang. Termasuk di dalamnya adalah melakukan uji KIR secara berkala terhadap bus kendaraan antarkota untuk memastikan kendaraan yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan, kelayakan teknis, dan tidak melebihi kapasitas angkut.

Selain itu, pemda juga diingatkan untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum, seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan yang rusak sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik jalan provinsi, kabupaten, maupun kota yang menjadi jalur mudik Lebaran, serta mempercepat proses pengadaan barang/jasa terkait perbaikan dan pemeliharaan jalan daerah.

Di samping itu, pemda juga didorong untuk menjaga ketertiban umum demi kelancaran arus mudik, antara lain dengan berbagai langkah mitigasi risiko kejadian bencana seperti bencana hidrometeorologi, vulkanologi, dan kebakaran yang dapat mengganggu kelancaran arus mudik Lebaran.

Di bidang pelayanan umum, Tito menyebut beberapa hal penting, antara lain, peningkatan efektivitas layanan informasi melalui layanan call center di daerah untuk memberikan informasi seputar lalu lintas, cuaca, dan kejadian darurat. Kemudian, optimalisasi koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan instansi kesehatan.

Selanjutnya, pembentukan pos satgas di daerah berisiko kecelakaan untuk meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap kejadian di jalan. Pemda didorong untuk bermitra dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Polri, dan TNI agar dapat melakukan rekayasa lalu lintas jika diperlukan, sehingga dapat mencegah kemacetan dan memperlancar arus kendaraan.

Terakhir, Tito mengingatkan pemda untuk melaporkan perkembangan kesiapsiagaan menjelang arus mudik Lebaran 2025 melalui Ditjen Bina Bangda Kemendagri.

“Melaporkan pelaksanaan kesiapsiagaan pemda dalam mendukung arus mudik Lebaran tahun 2025 (1446 Hijriah) secara berjenjang kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,” kata Tito.

YouTube player