Kanit Reskrim dan 2 Banpol di Asahan Tersangka Usai Aniaya Pelajar hingga Tewas
19/03/2025 08:11
Para tersangka dijerat dengan Pasal 80 Ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 170 ayat 3 KUHP subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP.
“Ancaman hukuman penjara maksimal 17 tahun dan denda Rp3 miliar. Saat ini ketiga tersangka telah dilakukan penahanan,” ujarnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
“Keterlibatan TNI dalam situasi seperti ini akan semakin mengancam kebebasan sipil bahkan sangat berpotensi melanggar HAM,” tukas Hutomo.
Menurut Azmach, informasi bahwa Aliah akan bertugas sebagai pembawa baki baru diketahuinya sesaat setelah mengambil undangan upacara. “Tadi pagi,
Prosesi kirab budaya ini tidak hanya menjadi rangkaian seremoni peringatan, tetapi juga momentum pengingat akan perjalanan panjang bangsa Indonesia
Dalam kejadian kubu CMNP dan kubu Harry Tanoe, NCD tersebut diserahkan pada 27 dan 28 Mei 1999, dengan jatuh tempo Mei 2002. Namun oh aduhai, sungguh
Untuk penindakan sesuai arahan Jaksa Agung dengan mengutamakan pembinaan terlebih dahulu. “Sistem ini nge-link antara Kejaksaan Agung,
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan, bagi hasil Koperasi Desa Merah
RAKYAT.NEWS, SIDRAP – Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang balap bergengsi Honda Dream Cup
“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi, baik media sosial resmi @infoBMKG, website
Pada temajuk lain, penelusuran Rakyat News kepada sosok TB yang jadi objek pemakaian nomor oleh pelaku H mendapati bahwa pelaku diduga bukan sekali
Ia menambahkan, santunan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui Pemkab Morowali dalam memberikan perlindungan sosial kepada
Usai sesi pemeriksaan kesehatan, acara dilanjutkan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pemberian Gizi Tambahan (PGT). Secara simbolis,
Prof. Muammar juga menekankan perlunya ruang dialog berkelanjutan antara pengelola pajak dan zakat untuk mencari titik temu yang dapat memudahkan
“Keterlibatan TNI dalam situasi seperti ini akan semakin mengancam kebebasan sipil bahkan sangat berpotensi melanggar HAM,” tukas Hutomo.
RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Pada hari Rabu, 20 Agustus 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto yang dipimpin oleh Kepala Kantor Achmadi Natsir,
Para aktivis juga menuntut pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang diduga terlibat dalam proses penerbitan izin yang sarat
Selain masalah jam kerja, laporan ke Komnas HAM juga mencakup persoalan upah. Buruh KIBA menilai gaji yang diterima masih di bawah upah minimum,
Tinggalkan Balasan