RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan bagaimana rumitnya pemerintahan di daerah saat ini yang sangat administratif.

Bahtiar mengaku mengalami hal itu sepanjang karirnya di pemerintahan setelah menjabat sebagai gubernur di tiga wilayah: Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

“Saya mengalami sendiri…mereka disandera oleh administrasi yang sangat rumit,” ujarnya dalam acara webinar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pada Rabu (23/4/2025).

Bahkan, kata Bahtiar, harus ada persetujuan DPRD jika ada program yang hendak dipindahkan. “Jadi sangat menyendara pemerintahan daerah sehingga akselerasi nya lambat,” ujarnya.

Menurutnya, daerah hari ini sudah tidak ada pembeda antara disentralisasi dan dekosentralisasi. Sebab, kata dia, semua bisa diintervensi langsung ke daerah hingga desa.

Bagi hasil yang diserahkan melalui DAU dan DAK pun, kata dia, semua sudah dilengkapi petunjuk pelaksanaan dan teknis. “Jadi merk nya sudah ada. Sehingga, ruang kreativitas kepala daerah hampir sangat rendah sekali.”

Dengan begitu, Bahtiar mengatakan bahwa perlu melakukan rekonstruksi sistem pemerintahan yang baru di daerah.

“Ada momentum yang pas di pemerintahan yang baru 2025 di mana memiliki semangat yang sangat kuat mendorong kemajuan yang sangat kuat di daerah-daerah,” tutup Bahtiar.

YouTube player