RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa program transmigrasi telah terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sejak dilaksanakan pertama kali pada tahun 1950.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertajuk “Curah Pendapat: Dari Desa Untuk Indonesia, Menyuarakan Harapan, Merajut Masa Depan” yang digelar di Jakarta, Rabu (24/4/2025).

“Ada perubahan dalam kehidupan setelah masyarakat ikut program transmigrasi. Hal ini patut kita syukuri karena tujuan utama dari program ini untuk mengentaskan kemiskinan kini telah terlihat hasilnya,” ujar Viva Yoga.

Webinar yang diselenggarakan oleh Village Funnel ini juga dihadiri oleh Ketua MPO DPP APDESI (Majelis Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Agung Heri, ST., MM., yang memberikan pengantar sekaligus menegaskan keberhasilan program transmigrasi di Indonesia. Acara tersebut diikuti oleh pengurus APDESI dan para kepala desa dari seluruh Indonesia.

Viva Yoga dalam paparannya menyebut bahwa program transmigrasi masih diminati masyarakat. Pada tahun 2024, sebanyak 7.000 orang dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat tercatat mendaftarkan diri sebagai calon transmigran.

Namun, baru 123 kepala keluarga yang diberangkatkan karena keterbatasan kuota. Hal ini terjadi karena pada tahun lalu, urusan transmigrasi masih berada di bawah salah satu direktorat jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, transmigrasi kini menjadi kementerian tersendiri, sejalan dengan poin Asta Cita, yaitu membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Sejak diluncurkan, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa baru yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Meski secara administratif desa-desa tersebut telah diserahkan ke pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri, namun pemberdayaan dan pengembangan ekonominya tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi (Kementrans).

“Kementrans kini memiliki paradigma baru. Jika sebelumnya sentralistik atau top-down, kini dilakukan secara desentralisasi atau bottom-up. Artinya, bila pemerintah kabupaten atau kota menginginkan transmigran, maka mereka harus menyediakan lahannya,” jelas Viva Yoga, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN.

Lebih lanjut, ia memaparkan lima program unggulan Kementrans, yaitu Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Gotong Royong, Transmigrasi Lokal, dan Transmigrasi Nusa Karya.

Dari kelima program tersebut, Viva menekankan pentingnya Transmigrasi Nusa Karya, yang bertujuan membangun industri berbasis potensi wilayah transmigrasi.

“Program ini sangat selaras dengan Asta Cita. Dengan itu, banyak program kementerian kini terfokus ke desa. Desa pun berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan keadilan sosial,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam membangun kawasan transmigrasi, Kementrans melakukan kolaborasi dengan berbagai kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Koperasi, Kesehatan, serta Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Viva juga menyinggung kebijakan terbaru Presiden Prabowo, yakni penerbitan Inpres No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Lewat inpres ini, pemerintah menargetkan pendirian 80.000 Kopdes di seluruh Indonesia.

Ia mengajak kepala desa dan lurah untuk menjadi pelopor pendirian koperasi tersebut. “Syarat dan ketentuannya bisa diakses melalui website Kementerian Koordinator Pangan di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan,” tambahnya.

Viva optimis bahwa kehadiran Kopdes akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menangkal praktik rentenir.

“Saya berharap para kepala desa benar-benar memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa,” pungkasnya. (*)

YouTube player