Menko Yusril Bantah Perundingan Rahasia RI-Israel : Tidak Pernah Ada

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, membantah laporan media Israel, Ynet, yang mengklaim adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel tahun lalu. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak pernah terjadi.

“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis (29/5/2025).

Perundingan itu menyangkut “menormalisasi” hubungan kedua negara sebagai imbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Yusril menyatakan bahwa istilah “normalisasi” yang digunakan media Israel tidak sesuai kenyataan, sebab sejak awal Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Ia menjelaskan bahwa meskipun Israel pernah mengutarakan keinginan untuk mendukung pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat adanya pembukaan hubungan diplomatik, permintaan tersebut sudah ditolak.

“Permintaan tersebut telah kami tolak,” ujar Yusril.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam organisasi internasional seperti PBB, keanggotaan tidak mengharuskan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh anggota.

“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut,” ucap Yusril.

Karena itu, Yusril menegaskan bahwa dukungan Israel tidak menjadi penentu dalam proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD.

Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia ini juga menanggapi bahwa isu hubungan diplomatik Indonesia dan Israel kembali mencuat usai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap tidak berubah, yaitu mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai solusi terhadap konflik berkepanjangan di kawasan tersebut.