Bupati Jeneponto Hadiri Rapat Penyusunan RPJMD, Fokus Bahas Program Prioritas Daerah

RAKYAT NEWS, JENEPONTO — Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar rapat strategis dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertempat di ruang rapat Bupati, Selasa (22/7/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE., MM., dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, para camat se-Kabupaten Jeneponto, serta sejumlah undangan dari lintas sektor.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang sangat vital karena menjadi landasan dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah selama masa jabatan kepala daerah. Dalam arahannya, Bupati Paris Yasir menekankan bahwa penyusunan RPJMD harus dilandasi semangat kolaboratif dan berbasis data, serta menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“RPJMD ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi kompas arah pembangunan kita lima tahun ke depan. Kita ingin program yang kita tuangkan dalam RPJMD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan bisa dirasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Bupati Paris Yasir.

Dalam forum tersebut, dibahas berbagai program prioritas daerah yang akan menjadi fokus dalam perencanaan jangka menengah, di antaranya:

Peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi untuk mendukung sektor pertanian serta memperkuat konektivitas antarwilayah.

Penguatan layanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Pemberdayaan ekonomi lokal berbasis UMKM dan sektor pertanian.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, serta reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Pengelolaan lingkungan hidup, termasuk mitigasi terhadap potensi bencana yang rawan terjadi di beberapa wilayah Jeneponto.

Seluruh peserta rapat turut aktif berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif demi menghasilkan dokumen RPJMD yang partisipatif, responsif, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Jeneponto berkomitmen menyusun RPJMD ini secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin keberhasilan implementasi di lapangan.