“Di satu sisi, pengungsi ini akan berkegiatan positif. Di sisi lain, mereka akan punya skill untuk bisa dilihat oleh negara-negara ketiga. Misalnya di bidang perkebunan, pertanian, dan mereka akan lebih cepat mendapatkan negara ketiga yang menerima itu ke depannya,” ucap Rudy.

Lebih jauh, Rudy menyampaikan bahwa jika program ini berhasil dijalankan, maka akan memberi dampak luas bagi masyarakat dan daerah. Selain mendukung ketertiban sosial, kegiatan produktif para pengungsi juga berpotensi memberikan kontribusi ekonomi melalui penerimaan pajak dan retribusi.

“Saya berharap sekali program-program ini bisa dijalankan di Sulawesi Selatan dan berdampak luas bagi masyarakat. Penerimaan pajak juga masuk, retribusi juga masuk. Jadi mereka berkegiatan positif, tidak ada lagi hal-hal negatif yang bermasalah di Kota Makassar,” jelasnya.

Rudy juga mengungkapkan telah mulai melakukan komunikasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Polrestabes Makassar, untuk menjajaki dukungan terhadap program ini.

“Saya kemarin sempat berbicara dengan Kesbangpol, dengan Polrestabes. Jadi mungkin nanti saya akan coba dulu ke Pak Wali Kota. Kalau memang Pak Wali Kota arahkan ke Gubernur, saya mohon dukungannya juga,” tambah Rudy.

Oleh karena itu, Rudy menyatakan bahwa program ini merupakan upaya konkrit menciptakan win-win solution antara pengungsi dan masyarakat lokal yang ia nilai kerap bergesekan.

Dengan dukungan pemerintah daerah dan provinsi, ia optimistis Sulawesi Selatan bisa menjadi model pemberdayaan pengungsi berbasis produktivitas dan kemandirian. (Frz)