Muhammadiyah Dukung Usulan BP Haji Jadi Kementerian Baru

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap usulan pembentukan kementerian baru untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji, menggantikan Badan Penyelenggara (BP) Haji.

Dukungan ini didasari oleh kebutuhan akan manajemen yang lebih terintegrasi dan fokus terhadap penyelenggaraan haji.

Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menyampaikan bahwa pembentukan kementerian khusus haji dinilai sebagai langkah positif karena beban dalam pengelolaan ibadah haji memerlukan perhatian khusus dan tidak terbagi.

“Menurut saya positif karena beban penyelenggaraan ibadah haji memerlukan penanganan yang terpadu dan perhatian yang tidak terbagi. Dengan adanya kementerian haji diharapkan penyelenggaraan ibadah haji lebih baik lagi,” katanya, dikutip dari detikNews, Rabu (20/8/2025).

Hal senada disampaikan Ketua PP Muhammadiyah lainnya, Anwar Abbas, yang menyebutkan bahwa jika BP Haji dibentuk menjadi kementerian, maka lembaga tersebut akan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

“Sehingga tidak akan ada saling lempar melempar tanggung jawab dengan pihak Kemenag karena semuanya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab penuh dari kementerian haji,” ucap Anwar.

Anwar menambahkan bahwa salah satu keuntungan menjadikan BP Haji sebagai kementerian adalah untuk mempermudah koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, karena keduanya akan berada pada level yang setara.

“Agar pengelolaan keuangan haji tetap dikelola oleh BPKH dan tidak dikelola oleh kementerian haji karena kalau digabung maka akan bisa memecah perhatian kementerian haji, sehingga hal demikian akan bisa mengganggu dan merusak kinerja pengelolaan ibadah haji dan umrah,” ujar Anwar.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional agar berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di masa depan dapat diminimalisir.